Vol 13, No 2 (2016)

Vol 13, No 2 (2016)

Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v13i2

Table of Contents

Articles

	BATASAN PILIHAN KEBIJAKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (OPEN LEGAL POLICY) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Radita Ajie	PDF 111-120
	IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KELEMBAGAAN DAN REGULASI PELAKSANA Suyanto Edi Wibowo	PDF 121-133
	DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN PIDANA YANG DIJATUHKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANA Umar Anwar	PDF 135-143
	PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Ali Marwan HSB	PDF 145-151
	URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Alfiyan Mardiansyah	PDF 153-159
	KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA Lia Sartika Putri	PDF 161-175
	URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Achmadudin Rajab	PDF 177-189
	PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Tony Prayogo	PDF 191-201
	PENGEJAWANTAHAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Ananda Prima Yurista	PDF 203-212
	KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Zaki Ulya	PDF 213-219

Copyright © 2017 Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Dikelola oleh Subdit Publikasi Peraturan Perundang-undangan