IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KELEMBAGAAN DAN REGULASI PELAKSANA

Suyanto Edi Wibowo

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, UUSPPA juga mengamanatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membangun BAPAS di kabupaten/kota dalam waktu paling lama 5 tahun. Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan UUSPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUSPPA diberlakukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dan regulasi pendukung sebagai peraturan pelaksana UUSPPA, yang merupakan refleksi menjelang 2 tahun berlakunya UUSPPA tersebut.

Keywords

UUSPPA; LPAS; LPKA; BAPAS; peraturan pelaksana

Full Text:

PDF

References

Amiruddin dan Asikin, H. Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. 1994. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Arif, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Arif, Barda Nawawi. 2006. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya.

Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cet. II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja. Bandung: Armico.

Dewi, DS. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie Publishing.

Mahmud, Marzuki Peter. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

MD, Moh Mahfud. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Muladi. 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Soekamto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1983. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UUSPPA.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Lain-lain

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pembentukan Pos BAPAS.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).