Jurnal Legislasi Indonesia

Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia.

Announcements


Akreditasi Jurnal Legislasi Indonesia
Jurnal Legislasi Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI memperoleh sertifikat Akreditasi peringkat 2 (dua) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
Posted: 2018-07-19

Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020

Full Issue

View or download the full issue

PDF ()

Articles

	LIMITASI MATERI MUATAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Evlyn Martha Julianthy	PDF 380-390
	MAKNA DAN PROBLEMATIK PENGGUNAAN TERM “DAN”, “ATAU”, “DAN/ATAU”, “KECUALI”, DAN “SELAIN” DALAM UNDANG-UNDANG A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti	PDF 391-406
	PROBLEMATIKA “DELEGATED LEGISLATION” PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, Mario Ekoriano	PDF 407-422
	JUDICIAL RESTRAINT DAN CONSTITUTIONAL INTERPRETATION TERHDAP KOMPETENSI MENGADILI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF Muhammad Reza Winata	PDF 423-436
	ASPEK HUKUM DIGITAL LENDING DI INDONESIA Sugeng Sugeng	PDF 437-450
	ANALISIS YURIDIS PASAL 98 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KAJIAN TERHADAP PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERATURAN DAERAH). Alfiyan Mardiansyah, Neisa Ang-rum Adisti	PDF 451-458
	PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Yenny Chandrawaty	PDF 459-476
	RELEVANSI PENGECUALIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI Desi Apriani, Zulherman Idris	PDF 477-489
	PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH KAVLING TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 535/PDT.G/2015/PN.SBY Imam Sujono	PDF 490-500
	PROBLEMATIKA PELINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEMERINTAH Wulan Pri Handini	PDF 501-518

Journal Tools