KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Zaki Ulya

Abstract

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program Presiden di bidang pemerintahan, serta guna menunjang kinerja kementerian negara, Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan sebagai pembantu dan mewakili kinerja menteri negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan muncul terkait kedudukan Wakil Menteri dalam aspek pengambilan kebijakan negara apakah sama dengan kedudukan menteri dan seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan negara.

Kata kunci:

Keywords

Wakil Menteri; Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan.

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Adam I Indrawija, Perilaku Organisasi, Sinar Baru, Bandung, 1989

Ateng Syarifuddin, Menuju Penyuelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

Dydiet Harjito, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, Edisi 2, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

E.H. Anderson dan G.T. Schwenning, The Science of Production Organization, New York, 1938

Hani Handoko, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta, 1997

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004

Micahel M. Harmon dan Richard T. Mayer, Organization Theory for Public Administration, Little, Brown and Company, Boston, 1986

Miftah Thoha, “Reformasi Birokrasi Pemerintah”. Makalah yang disampaikan pada Konfrensi Administrasi Negara di FISIPOL-UGM, 29 Juni 2008

Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2001

Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs (Fifth Edition), Englewood Cliffs, New Jersey, 1992

Phillipus M hadjon, Tentang Kewenangan, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun

Rusadi Kantaprawiara, Hukum dan Kekuassaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998

Stephen P. Robbins, Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Fungsi, Jakarta: Arcan,, 1994

Suwoto Mulyo Sudarsono, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990

Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Gava Media, Yogyakarta, 2004

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara