KEWENANGAN DESA DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Lia Sartika Putri

Abstract

Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas adalah asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk nyata desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan desa dan  kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterbatasan SDM dan Keterampilan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan pendampingan pembentukan peraturan desa sebuah keharusan. Terkait dengan penetapan kewenangan undang-undang menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal diatur dan diurus Desa, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yang menetapkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berkoordinasi dengan Menteri Desa, Namun saat ini pedoman kewenangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal. Akibatnya akan menghasilkan peraturan yang tumpang tindih dan dibentuk bukan berdasarkan kewenangan.

Keywords

Kewenangan Desa; Peraturan Desa; Atribusi; Delegasi

Full Text:

PDF

References

Girling, John. 2002. Corruption, Capitalism, and democrazy. London:Routledge Studies in Social and Political Thought

Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo: Jakarta.

Marjoko, Saputra Iswan dan Hasibuan Hawari. 2013. Pemerintahan Desa yang baik. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For RuralProgress.

Sumber Saparin, Luas Bidang Kegiatan Pemerintahan, ,Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia,

Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa. Jakarta: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997.

Tatiek Sri Djatmiati, (2004) Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal

Website

Ash. Ada Tren Penurunan Pembatalan Perda; Pemerintah Dianggap Semakin Menyadari Pentingnya Otonomi Daerah, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d83f892322b/ada-tren -penurunan-pembatalan-perda.

Rudy Hendra Pakpahan, SH, M.Hum, dkk. PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi

www.cifdes.com