DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN PIDANA YANG DIJATUHKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANA

Umar Anwar

Abstract

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah membatasi pemberian remisi bagi beberapa narapidana termasuk narapidana kasus pidana narkotika. Permasalahan yang diangkat adalah tentang penerapan pemberian remisi bagi kasus pidana narkotika, apakah semua putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan remisi dan hubungan antara pemberian remisi dengan putusan pidana di pengadilan. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus pidana narkotika tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, putusan pidana yang mendapat remisi apabila hukumannya di bawah lima tahun dan diatas lima tahun tidak mendapatkan remisi dan pemberian remisi bagi narapidana sangat dipengaruhi putusan pidana pada narapidana kasus narkotika tersebut.

Keywords

remisi; warga binaan pemasyarakatan; narapidana

Full Text:

PDF

References

Asshidiqe, Jimly. 1996. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia. Bandung: Angkasa, Cetakan Kedua.

Asya, F. 2009. Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri.

Atmasasmita, Romli. 1975. Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana. Bandung: Alumni.

D., Soedjono. 1977. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.

Hamel, Van. 2010. Inleiding (Hal. 444 dalam P.F. Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika Jakarta.

M.H., Rauf. 2002. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas. Jakarta : Bp. Dharma Bhakti.

Muladi dan Hadisuprapto, Paulus. 1982. Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial. Bandung: Alumni.

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi. Jakarta: M2Print Jakarta.

Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.

Sahetapy,J.E. 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: Radjawali, Cetakan Kedua.

Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba. Bandung: CV Mandar maju, Bandung.

Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Nomro 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Website

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/3 Diakses Tanggal 19 Mei 2016.

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039/year/2016/month/3 Diakses Tanggal 13 Mei 2016.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/24/o31u9o254-lapas-indonesia-didominasi-tahanan-kasus-narkoba Diakses Tanggal 19 Mei 2016.

Pidato

Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada WBP Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008