PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Ali Marwan HSB

Abstract

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tetapi, jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang mempunyai hierarki yang sama dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang menjadi pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Berdasarkan penelitian dalam tulisan ini, ditemukan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil. Putusan tersebut sudah tepat, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara materiil karena materi muatannya sama dengan undang-undang. Sedangkan pengujian secara formil seyogianya menjadi kewenangan Mahkamah Agung karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang secara formal bentuknya adalah peraturan pemerintah.

Keywords

perppu; pengujian; Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF

References

Asshiddiqie, Jimly, 2012. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta.

Harman, Benny K., 2013. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi; Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Kepustakaan Popular Gramedia, Jakarta.

Isra, Saldi, 2010. Pergesaran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahfud MD, Moh., 2010. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta.

----------, 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.

---------, 2012. Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Manan, Bagir, 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta.

---------, 2003. Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta.

Palguna, I Dewa Gede, 2013. Pengaduan Konstitusional; Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Soebechi, Imam, 2016. Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1986 Hak Uji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007. Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

Tempo, 2015. Muhammad Yamin; Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja, Kepustakaan Popular Gramedia, Jakarta.

Tim Penyusun, 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Trijono, Rachmat. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.