Vol 13, No 1 (2016)

	IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA May Lim Charity	PDF 1-9
	DINAMIKA PEMILIHAN LEGISLATIF Sabungan Sibarani	PDF 11-18
	IMPLIKASI LEGISLASI PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PUSAT Nabila Desyalika Putri, Dian Agung Wicaksono	PDF 19-32
	TINJAUAN YURIDIS PENTINGNYA PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN Achmadudin Achmadudin Rajab	PDF 33-40
	POLA DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dinoroy Marganda Aritonang	PDF 41-51
	PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM yuniar Kurniawaty	PDF 53-62
	KEKUATAN HUKUM PERATURAN MEDIASI SENGKETA PERBANKAN DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rachmadi Usman	PDF 63-72
	PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH Jefri pakaya	PDF 73-84
	REFORMULASI ZERO BURNING POLICY PEMBUKAAN LAHAN DI INDONESIA fatmawati rahmat, Muhammad Fadli	PDF 85-95
	DILEMATIK PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PADANG SIDEMPUAN Budi SP Nababan	PDF 97-104