IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

May Lim Charity

Abstract

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik)  pada dasarya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.

Keywords

Rangkap Jabatan; Etika Pemerintahan

Full Text:

PDF

References

Ali Abdul Wakhid, “Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia” Jurnal Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011

Amitai Etzioni, Modem Organization, (Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1964)

Cecep Darmawan, “Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya” dalam Jurnal Mimbar Pendidikan No. 2/XVIII/1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ( Jakart: . Balai Pustaka, )

Eka Martiana Wulansari, “Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang” Jurnal Rechtvinding

Riggs, Fred W. Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi (Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang. (Jakarta: Rajawali Persada, 2010)

Jimly Asshiddiqie, “Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik”, Makalah

Komisi Pemberantasan Korupsi, Konflik Kepentingan, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009)

Moch Iqbal, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, (Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2014)

Miftah Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi. (Jakarta: Rajawali Press, 1991)

Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Miftah Thoha, “Reformasi Birokrasi Pemerintah” Makalah disampaikan dalam Seminar Good Goverance di Bappenas, tanggal 24 Oktober 2002

Nicholas Henry, Publik Adminintration and Public Affiars, Sixt Edition. (Prentice-Hall International, 1995

Mohtar Mas'oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

Sondang P Siagian. Patalogi Birokrasi, (Jakarta: Gahlia Indonesia. 1994.).

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUU-V/2007

Opini Surat Kabar

Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah” Opini Harian Kompaas 16 April 2015

Miftah Thoha” Jabatan Negara dan Jabatan Politik” Opini Harian Kompas April 2014

Miftah Thoha, “Deparpolisasi Pemerintah” opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015)

Eko Prasojo, “Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan” Opini Harian Seputar Indonesia 27 Oktober 2009

Miftah Thoha, “Kegagalan Reformasi” Opini Harian Kompas, Selasa 30 Juli 2013