REFORMULASI ZERO BURNING POLICY PEMBUKAAN LAHAN DI INDONESIA

fatmawati rahmat, Muhammad Fadli

Abstract

Pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia membawa dampak negatif pada negara Indonesia dan negara tetangga. Padahal berbagai kebijakan Pemerintah melarang pembakaran hutan baik untuk tujuan pembukaan lahan maupun untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi sanksi pidana selama ini belum mampu menekan dampak negatif dari pembakaran hutan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak negatif dari pembakaran hutan yang terjadi. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih memberikan ruang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Rumusan Pasal ini dijadikan dasar bagi sekelompok orang atau golongan untuk melakukan pembakaran. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembakaran hutan yang pada akhirnya tidak dapat dikendalikan. Pemerintah sudah seharusnya menerapkan konsep zero burning policy dalam pembukaan lahan sebagaimana yang dikenal dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dengan menyesuaikan dengan kondisi negara dan lingkungan saat ini, sehingga tidak lagi memberikan ruang melakukan pembakaran hutan. Perlu juga untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menghapus Pasal 69 ayat (2), sehingga tidak ada celah untuk melakukan pembakaran hutan dan memberi kepastian hukum bagi untuk memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Keywords

kebijakan; pembukaan lahan; pembakaran hutan

Full Text:

PDF

References

Ali, Achmad. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.

Akib, Muhammad . 2014. Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Eko Supriyadi, Bambang. 2014. Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Isra, Saldi . 2010. Pergeseran fungsi legislasi menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Nawawi Arief, Barda. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejjahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing

Rahardjo, Sartjipto. 2004. Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Bandung: CV. Sinar Baru.

Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia (edisi kedua). Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Van Der Vlies, I.C. 2005. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan alih bahasa Linus Doldjawa. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM

Website

Abraham Utama, 2015, BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/, diakses tanggal 4 Desember 2015.

Farouk Arnaz, 2015, Hukuman Pembakar Hutan Ringan, Kapolri Sebut Polisi Tak Bisa Pengaruhi Hakim, http://www.beritasatu.com/nasional/314301-hukuman-pembakar-hutan-ringan-kapolri-sebut-polisi-tak-bisa-pengaruhi-hakim.html, diakses tanggal 21 Januari 2016.

JeromeWirawan,2015,http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150916_indonesia_tersangka_asap, diakses tanggal 21 Januari 2016.

http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia-periode-2009-2013/#close diakses Tanggal 7 Desember 2015.

Dampak Kebakaran Hutan Pada Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar, http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2010/10/akibat-pembukaan-lahan-dengan-cara.html, diakses pada Tanggal 9 Desember 2015.

Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia, http://ekosistem-ekologi.blogspot.co.id/2013/04/penyebab-dan-dampak-kebakaran-hutan-di.html, diakses pada Tanggal 10 Desember 2015.

Kebakaran, 2015, https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/, diakses Tanggal 27 Januari 2016.

Kejanggalan Hukum Kasus Pembakaran Hutan, http://www.kompasiana.com/noldeforestasi/kejanggalan-hukum-kasus-pembakaran-hutan_568ccfc8b0927322068b4598, diakses tanggal 14 Januari 2016.

www.mongabay.co.id

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution

The Rio de Janeiro Declaration on Enviroment and Development