POLA DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dinoroy Marganda Aritonang

Abstract

Kebijakan penyelenggaraan desentraliasi mengalami banyak perubahan sejak dimulainyapada tahun 1999 melalui UU No. 22/1999. Sejak tahun 2004, hingga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan mandat dalam UU No. 32/2004. Persoalan dalam pelaksanaan UU tersebut pada dasarnya masih banyak yang belum terselesaikan. Namun pada tahun 2014, terbitlah regulasi baru yaitu UU No. 23/2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan desentralisasi untuk menggantikan UU No. 32/2004. Lahirnya UU baru bukan tanpa masalah, setidaknya dapat dilihat dilihat dalam aspek teknis dan yuridis normatif. Beberapa persoalan tersebut, yaitu: kerancuan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai pembagian urusan pemeritahan kepada daerah, adanya urusan wajib bagi daerah namun tidak terkait dengan pelayanan publik, dan diberikannya urusan pilihan kepada daerah namun sifatnya wajib. Oleh karena itu, salah satu upaya yang kiranya dapat dilakukan  adalah dengan segera mengubah ketentuan UU tersebut agar tidak terjadi lagi kerancuan serta dengan segera menyesuaikan beragam peraturan pelaksana yang masih berlaku sejak UU No. 32/2004.

Keywords

desentralisasi; jenis; urusan; pemerintahan daerah.

Full Text:

PDF

References

Literatur dan Jurnal

GTZ. 2009. Functional Assignment in Multi-Level Government, Vol. I, p. 15-20. http://www2.giz.de/wbf/4tDx9kw63gma/GA_Functional_Assignment_VolII.pdf (diunduh tanggal 2 Desember 2015).

Kaho, Josef Riwu. 2003. Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Katorobo, James. 2005. Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy. 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance, Seoul, Republic of Korea. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan019467.pdf (diunduh tanggal 14 April 2015).

Kertapradja, Koswara. 2002. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi & Kemandiri Rakyat. Bandung: Candi Cipta Paramuda.

Miller, Keith L. 2002. Advantages and Disadvantages of Local Government Decentralization http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.134.5990&rep=rep1&type=pdf (diunduh tanggal 2 Desember 2015).

Olsen, Johan P. 2008. Institutional Autonomy and Democratic Government. https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2008/WP08_20.pdf (diunduh tanggal 2 Desember 2015).

PKP2A I LAN Bandung. 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota Kepada Desa. Bandung: PKP2A I LAN.

World Bank. 1998. Rethinking Decentralization in Developing Countries. http://www1.worldbank.org/.../decentralization/Rethinking%20Decentralization.pdf (diunduh tanggal 2 Desember 2015).

‎Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.