IMPLIKASI LEGISLASI PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PUSAT

Nabila Desyalika Putri, Dian Agung Wicaksono

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya. Permasalahan penelitian meliputi dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai negara, serta implikasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundangan. Beberapa implikasi terdapat pada disharmonisasi antara UU Minerba 2009 dengan UU Pemda 2014, kewenangan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta hubungan pengawasan antara pusat dan daerah.

Keywords

kewenangan; pertambangan mineral dan batubara; UU Pemerintahan Daerah

Full Text:

PDF

References

Buku-buku

Huda, Ni’matul, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung.

Mahfud MD, Moh., 2011, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.

Rosadi, Otong, 2012, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta.

Sigit, Sutaryo, 2004, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia, Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., et al., 2011, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Supramono, Gatot, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Trihastuti, Nanik, 2013, Hukum Kontrak Karya, Setara Press, Malang.

Jurnal dan Makalah

Kementerian Keuangan, “Pemekaran Daerah Harus Dikendalikan”, Media Keuangan, Vol. IX No. 81 Mei 2014.

Solechah, Siti Nur, “Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan”, Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, Nomor 12/II/P3DI/Juni/2012.

World Bank Regional, “Decentralizing Indonesia”, World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report, Report Nomor 26191 IND, 2003.

Yudhistira, et al., “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi”, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 9, No. 2, Tahun 2011.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, 2015, “Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, Makalah, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yogyakarta, 27 Agustus 2015.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, 2015, “Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubawa Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Banten”, Makalah, Jakarta, 22 April 2015.

Forest Watch Indonesia, “Pertahankan Hutan Adat yang Tersisa”, Makalah, 2013.

Hasil Penelitian

Hayati, Tri, 2011, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Website

Hukum Online, “Kontrak Perusahaan Tambang Asing Banyak Merugikan”, http://www.hukumonline. com/ berita/baca/lt4e848b537f794/kontrak-perusahaan-tambang-asing-banyak-merugikan, diakses 8 November 2015.

Kemendagri Online, “Dana Perimbangan Sumber Pendapatan Daerah Terbesar”, http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar, diakses 29 September 2015.

Pemerintah Kabupaten Berau, “Pertambangan”, http://www.beraukab.go.id/potensi/view/2/-pertambangan, diakses 8 November 2015.

Pemerintah Republik Indonesia, “Sumber Daya Alam Provinsi Bangka Belitung”, http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-bangka-belitung/sumber-daya-alam, diakses 8 November 2015.

Republika Online, “Gubernur Kuasai Izin Pertambangan”, http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/14/09/23/ncc8k97-gubernur-kuasai-izin-pertambangan, diakses 27 September 2015.

Yozami, M. Agus, “Banyak Kepala Daerah Keluarkan IUP Palsu”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3d02d9787d6/banyak-kepala-daerah-keluarkan-iup-palsu, diakses 1 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.