PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Jefri pakaya

Abstract

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Dimana kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Keywords

Kewenangan Desa;Otonomi Daerah.

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Beratha I. Nyoman, Teknologi Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Daldjoeni, Geografi Kota dan Desa, Alumni, Bandung, 2003.

Eko, Sutoro dkk, Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa, IRE Press, Yogyakarta, 2005.

Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia. Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Muslimin, Amrah, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1986.

Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2011.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;

Artikel Internet

Muhsin Albantani, Urusan Pemerintahan Desa, http://muchsinal-mancaki.blogspot.com/2011/12/urusan-pemerintahan-desa.html.

Eni A, Pengertian Desa, http://ssbelajar.blogspot.com/2012/12/pengertian-desa.html.