TINJAUAN YURIDIS PENTINGNYA PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN

Achmadudin Achmadudin Rajab

Abstract

Abstrak

Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya mengandung makna bahwa tanah milik bangsa Indonesia didelegasikan kekuasaanya kepada negara, akan tetapi harus difungsikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun dalam pelaksanaannya amanat dalam konstitusi tersebut tidaklah terealisasi dengan baik. Berbagai masalah justru cenderung muncul dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Prediksi akan persoalan tanah yang dianggap mampu diselesaikan oleh peradilan umum justru berbanding 180 derajat pada praktiknya. Asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sama sekali tidak tergunakan, dan cenderung hanya menjadi semboyan mahluk kasat mata, kasat telinga. Fakta yang ada saat ini mengenai problem penanganan kasus pertanahan yang mencengangkan penyelesaiannya yang tak kunjung rampung oleh peradilan umum. Atas dasar ini maka muncullah gagasan bahwa perlu adanya pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara pertanahan di Indonesia agar konsepsi tanah yang diformulasikan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat terwujud dengan segera.

Keywords

Tanah; Kesejahteraan; pengadilan khusus

Full Text:

PDF

References

Asshiddiqie, Jimly, Cetakan Kedua, 2011, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Peneribit: Sinar Grafika: Jakarta

Ginting, Darwin, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Penerbit Gahlia Indonesia.2010

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit: Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2007

Arsyad, Idham, Laporan Akhir Tahun 2012 (dirilis dalam konferensi pers akhir tahun KPA tanggal 28 Desember 2012 di Sekretariat KPA), Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Desember 2012.

Sumarjono, Maria SW, 2009, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit: Kompas: Jakarta.

Wantu, Fence M, idee des recht Kepastian Hukum,Keadilan,Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata,Penerbit: Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2011.

Soimin, Soedharyo, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Penerbit: Sinar Grafika:Jakarta. 1993.

Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Peneribit: Nusa Media:Bandung, Cetakan Ke VIII, Januari 2013

Mustafa, Marni Emmy, Pengadilan Pertanahan Untuk Menunjang Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik, Dan Prahara Pertanahan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. (Kencana:Jakarta) 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Sumber lain yang tidak diterbitkan:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan.