Vol 14, No 2 (2017)

	MELAMPAUI PEMASYARAKATAN: ANALISIS WACANA HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN KOREKSIONAL INDONESIA Harison Citrawan	PDF 123-136
	MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA: SUATU TINJAUAN SINGKAT Rendy Pradityo	PDF 137-143
	VALIDITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Meirina Fajarwati	PDF 145-162
	EFEKTIVITAS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL Yuniar Kurniawaty	PDF 163-169
	URGENSI PERLINDUNGAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID Nurul Hidayati	PDF 171-184
	PENGAKUAN AKSES TERHADAP JASA ENERGI KHUSUSNYA LISTRIK SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA Wuri Virgayanti	PDF 185-198
	PERKEMBANGAN PENGATURAN FORMAT DEKONSENTRASI DI INDONESIA Dinoroy Marganda Aritonang	PDF 199-210
	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI JANJI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DAN URGENSINYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Damai Magdalena	PDF 211-222
	MENGUATNYA PEMBENTUKAN PERDA ADAT PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Eva Krisnawati	PDF 223-232
	PERAN PENTING BADAN KEAHLIAN DPR RI DALAM SISTEM HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA KEADILAN UNTUK KEDAMAIAN Achmadudin Rajab	PDF 233-243