URGENSI PERLINDUNGAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID

Nurul Hidayati

Abstract

Pada akhir tahun 2015 para pemimpin ASEAN sepakat membentuk suatu pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagi Indonesia, MEA akan menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor, mengingat hambatan perdagangan seperti biaya bea cukai akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Namun dilain pihak, bebasnya arus perdagangan baik masuk maupun keluar Indonesia sebagai akibat dari MEA juga menjadikan produk yang dimiliki Indonesia rawan ditiru maupun diakui oleh pihak luar baik mengenai hak cipta maupun merek. Padahal jika ditelusuri, pelanggaran merek di Indonesia sebelum diberlakukannya MEA pun sudah cukup banyak terjadi, dan dikhawatirkan kondisi ini akan semakin parah setelah diberlakukannya MEA. Inilah yang mendorong Indonesia untuk mendaftarkan merek secara internasional melalui Protokol Madrid. Hal ini dilakukan untuk melindungi merek yang dimiliki para pengusaha Indonesia dalam menghadapi pasar bebas terutama di wilayah Asia.

Keywords

merek; perlindungan hukum; Protokol Madrid.

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Baskoro, A.“Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN”, crmsindonesia.org/ knowledge/crms-articles/peluang- tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan- adanya-masyarakat-ekonomi, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.41 WIB.

Djaja, Ermansjah. 2009. Hukum Hak Kekayaan

Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika

Dirjen HKI, “Merek”, http://www.hki.co.id/

merek.html, diakses pada tanggal 15 Oktober

jam 23.53 WIB.

Gautama, Sudargo. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Kotler, P. dan Gary Armstrong. 2007. Dasar- Dasar Pemasaran. Jakarta: PT. Indeks

Muhammad, A. 2004. Hukum dan Penelitian

Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Nurhayati, I. dan Agustina Merdekawati. 2008. “Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International”, Mimbar Hukum, Vol. 20, No.3, hlm. 411-588

Sari, D.I. “Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean”, w ww.bbc.com/indonesi a/berita_ indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_ kerja_aec, diakses pada tanggal 15 Oktober

jam 21.38 WIB.

Sadikin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Santosa, W., 2008, Outlook Ekonomi Indonesia

-2012: Integrasi Ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional. Jakarta, Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Slamet, Titon. 2011. Perlindungan Hukum

Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca

Perjanjian TRIPs. Bandung: PT. Alumni

Soenandar, Taryana. 2007. Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN. Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, Gatot. 2010. Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suroso, 2015, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia”,. http:// w ww. bppk.kemenkeu.go. id/publikasi/ artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545- masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan- perekonomian-indonesia, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 jam 23.53 WIB.

Tjiptono, F. 2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia Publishing

Wahyuni, Erna, dkk. 2011. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5953)

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks