PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI JANJI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DAN URGENSINYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Damai Magdalena

Abstract

Tanggung jawab negara dalam pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan  campur tangan Pemerintah. Urgensi peran negara dan pemerintah dalam hal ini mengingat ketatnya persaingan secara global. Perubahan yang terus bergulir, dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan  komunikasi menimbulkan ketatnya tingkat persaingan secara global. Persaingan secara global ini akan dimenangkan oleh individu dan organisasi yang dinamis. Sebaliknya, individu yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan akan semakin tertinggal dan termarjinalkan. Akibatnya masalah-masalah sosial seperti kesenjangan, pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan, kerawanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya semakin kompleks. Salah satu upaya untuk bertahan di tengah persaingan tersebut adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (selanjutnya ditulis PKL). Tulisan ini mengkaji permasalahan  PKL dalam janji politik pemilihan kepala daerah dan urgensinya untuk dibentuk dalam peraturan daerah. Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengkonfrontir janji politik mana yang terbaik dari para calon kepala daerah, namun difokuskan dalam melihat PKL dari kacamata para calon kepala daerah dan urgensinya melalui pembentukan peraturan daerah.

Keywords

pedagang kaki lima; pemilihan kepala daerah; peraturan daerah.

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Alisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota Kependudukan, Birokrasi dan Ekonomi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

, Marginalisasi Sektor Informal

Perkotaan, ITS press, Surabaya, 2006.

Al-Faqih, KPI dan Hak Konsumen Penyiaran.

Publik Bicara, Surabaya Post, 1 April 2006.

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Marketing, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Hassel, 36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia

Edisi 2004/2005, Yogyakarta , BPFE , 2004.

Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.

Kajian Pemda Kab.Inhu Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum dalam

Pembangunan Nasional, Binacipta, bandung,

M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.

Soetikno, Filsafat Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,1976.

Website

pilkada.liputan6.com/read/2016/janji-anies- libatkan-seniman-menata-pedagang-kaki- lima diakses 7 Desember 2016.

www.jpnn.com/read/2016/Ini-Janji-mas-agus- buat-PKL-di-DKI diakses tgl. 7 Desember

w w w . t r i bunne w s . c o m /nas i o na l /a g us - yudhoyono-janji-akan-menata-pkl diakses tgl. 7 Desember 2016.

sentananews.com/news/pilkada/ini-sebab- ahok-sulit-ditandingi-di-pilkada-dki-14043) diakses tgl 7 Desember 2016.

mediaaceh.co/news/denga-curhat-honorer-dan- pedagang-kaki-lima-ini-janji-illiza-15025) diakses tgl 7 Desember 2016.

www.antarjatim.com/berita/khofifah-janji- dengarkan-aspirasi-pkl-di-jatim? diakses tgl.

Desember 2016.

kabarjabarnews.com/berita-tagih-janji-pkl-nip- geruduk-pemkot-bandung-197.html. diakses tgl. 7 desember 2016.

sulsel.pojoksatu.id/read/2015/waliota-danny- pomanto-janji-siapkan-titik-zona-pkl-di- makassar diakses tgl. 7 desember 2016.