Vol 13, No 3 (2016)

	PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-IX/2013 Ali Marwan HSB	PDF 227-234
	PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH Lenny Sipangkar	PDF 235-240
	PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (ANALISA KASUS HUKUMAN MATI TERPIDANA KASUS BANDAR NARKOBA; FREDDY BUDIMAN) Umar Anwar	PDF 241-251
	DILEMA KEDAULATAN HUKUM (PERSPEKTIF TEORI KEADILAN TRANSISIONAL) Andi Yuliani	PDF 253-260
	CHECKS AND BALANCES DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN SISTEM BIKAMERAL DI 5 (LIMA) NEGARA KESATUAN Rosyid Al Atok	PDF 261-272
	MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI Didik Sukriono	PDF 273-283
	PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Eva NAM Sihombing	PDF 285-295
	SUATU DILEMA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPTOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Agus Hariadi	PDF 297-308
	PENDEKATAN HISTORIS DAN POLITIK HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PARTAI KAUM BURUH DI INDONESIA Endra Wijaya	PDF 309-320
	UPAYA HUKUM UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI Meirina Fajarwati	PDF 321-331