PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-IX/2013

Ali Marwan HSB

Abstract

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis kemudian menimbulkan polemik di dalam penerapannya, apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau ada cara-cara lain. Hal inilah yang coba dijelaskan di dalam tulisan ini. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam sejarahnya di Indonesia pernah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan cara-cara lain. Bahwa pemilihan secara demokratis menurut tafsir Mahkamah Konstitusi bisa saja dilaksanakan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan cara-cara lain asalkan mengedepankan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia.

Keywords

pemilihan; Gubenur; Bupati; Walikota; Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF

References

Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press, 2010).

Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, Pilkada; Penuh Euforia, Miskin Makna, (Jakarta: Bestari, 2015).

Sartono Dahlan dan Awaluddin Marwan, Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar; Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

Sarundajang, Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Tim Peyusun, Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Toni Andrianus, dkk, Mengenal Teori-Teori Politik, (Bandung: Nuansa, 2006).