PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Eva NAM Sihombing

Abstract

Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya:  penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas; program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program pembentukan Perda, agar mengharuskan keberadaan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik pada saat penyusunan program pembentukan perda, sehingga dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu perda.

Keywords

Problematika; Program Pembentukan Perda

Full Text:

PDF

References

Buku-buku

B.Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Kelima, Jakarta, 2011

Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, September 2007)

Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, PT. Rajagrafindo Persada - Jakarta, 2015

Soehino, Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1997

Solly Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Sofmedia, Jakarta, 2010

Solly Lubis, Serba-Serbi Politik dan Hukum, Edisi 2, Cetakan I, PT. Sofmedia-Jakarta, 2011

Jurnal, Tesis, Makalah, Laporan

Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 1 Tahun 2006

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 No.4 Desember 2014.

Rudy Hendra Pakpahan, Pengujian Perda Oleh Lembaga Eksekutif dan Yudikatif, tesis, Universitas Sumatera Utara

Marzuki, Peranan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Prolegda yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tanggal 23 April 2015 di Medan, hal 9.

Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi, Klassifikasi dan Penetapan Peraturan Daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2015

Website

Jurnal Wacana Paramita dalam http://www.jurnal.fhunla.ac.id/index.php/ WP/article/download/75/70 tanggal akses 30 September 2015

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, 2012 dalam http://bphn.go.id/data/ documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf diakses tanggal 28 September 2015.