MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI

Didik Sukriono

Abstract

Sebagai hukum dasar tertulis (a written constitution), Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaats/rule of law). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights/fundamental rights) sebagaimana diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Upaya mewujudkan konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi akan hak-hak dasar manusia, konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (historical change), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (living constitution). Hanya permasalahannya kinerja pemerintah sebagai pelaksana konstitusi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) masih belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya penguatan kesadaran berkonstitusi merupakan keniscayaan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dalam konstitusi itu sendiri.

Keywords

Membangun; kesadaran berkonstitusi; hak konstitusional dan hukum konstitusi

Full Text:

PDF

References

Abdul Mukthie Fadjar, (2009), Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Kesadaran berkonstitusi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Sekolah Dasar Se Kota Malang, 26 November 2009, di Universitas Kanjuruhan Malang.

A. Kosasih Djahiri, (1985), Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT. Bandung: Jurusan PMPKN IKIP Bandung.

A. Riyanto, (2000), Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo.

Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Anis Ibrahim, (2007), Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, Malang : In-TRANS.

Anonym, “Federal Constitutional Court Of Germany”, http:Wikipedia.com/, diakses pada tanggal 20 november 2010.

Atmaja, (2008), Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Dimensi Konstitusionalisme, dalam buku melanjutkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi, Usulan perubahan terhadap undang-undang RI No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Democratic Reform Support Program “DRSP”.

Frans V. Magnis-Suseno, (1985). Etika Umum. Yogyakarta: Kanisius.

Janedri M. Gaffar. (2007). Mengawal Konstitusi, http://www.koransindo.com.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1.

Jimly Asshiddiqqie, (2005), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit Konstitusi Press Jakarta.

____________, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta.

Lawrence M .Friedman, (2009), Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung : Penerbit Nusa Media.

Mohamad Ali Safaat, 2009, Menggagas Constitutional Question Di Indonesia, Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasioanal di Universitas Brawijaya Malang Kerjasama Sekjen dan kepaniteraan MKRI dengan Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 21 November 2009.

Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, Hlm. 287.

M. Solly Lubis, (1978), Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni Bandung.

Tony M. Massaro, (1993), Constitutional Literacy; A Core Curriculum for a Multicultural Nation. London: Duke University Press.

Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah. (2007), Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung.