Vol 15, No 1 (2018)

	MENAFSIRKAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (ANALISIS SURAT KEMENDAGRI NOMOR 331/9914/OTDA TERTANGGAL 14 DESEMBER 2016) Jorawati Simarmata	PDF 1-10
	LEGALITAS PENUNJUKAN PEJABAT POLRI MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH Fransiska Adelina Sinaga	PDF 63-73
	HAMBATAN TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Markus H Simarmata	PDF 21-36
	URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI PENJUALAN OBAT MELALUI MEDIA ONLINE nita ariyulinda	PDF 37-49
	Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat Muhammad Fadli	PDF 51-61
	LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PENGARUHNYA BAGI PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Danang Risdiarto	PDF 11-20
	EFEKTIFITAS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA bagus prasetyo	PDF 75-85
	PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR’AN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM Mohammad Prima Dendi, Nomika Sinaga	PDF 86-95
	KEWENANGAN PENGELOLAAN TANAH DAN KEPARIWISATAAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI CITA NEGARA wenda hartanto	PDF 97-111
	EVALUASI KEBIJAKAN PERUBAHAN PENYEBUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Rio Admiral Parikesit	PDF 113-127