Menyoal Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Rangka Penanganan Covid-19 Sebagai Upaya Penataan Regulasi

Mar atun Fitriah, Nur Wahyuni Utami

Abstract

Pembentukan Surat Keputusan Bersama Menteri menuai banyak pertanyaan, mulai dari bentuk, penggunaan nomenklatur hingga materi muatannya yang beragam. Penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan hukum dari Surat Keputusan Bersama Menteri untuk kemudian memberikan gagasan terkait rekonstruksi terhadap kedudukan Surat Keputusan Bersama. Peneltian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Kesimpulan dari peneltian ini pertama bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri tidak dikenal sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Kedua, kedudukan hukum Surat Keputusan Bersama Menteri akan lebih tepat jika dikategorikan sebagai peraturan kebijakan.

Keywords

Kedudukan Hukum, Surat Keputusan Bersama Menteri, Covid-19, Penataan Regulasi

Full Text:

PDF

References

Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata. 2018. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Negara Hukum Vol. 9 No. 1.

Asshidiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na.a. 2008. Dinamika Hukum Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.

Attamimi, Hamid S. 1993. “Hukum tentang Peraturan Perundang-undnagan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)”. Pidato Purnabakti Guru Besar Tetap FH UI, Depok.

Attamimi, Hamid S. 1993. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

HR, Ridwan . 2011. Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT Raja Grafindo Persada

Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kasinius.

Manan, Bagir. 2006. Konvensi Ketatanegaraan. Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Ningsih, Guretno Sekar. 2013. “Surat Keputusan Bersama Menteri : Kajian atas Keberadaan dan Kedudukan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Novrizaldi, “Pemerintah Susun SKB 4 Menteri, Atur Kegiatan Belajar Mengajar di Era Kenormalan Baru”, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, diakses tanggal diakses 23 Maret 2021 melalui https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-susun-skb-4-menteri-atur-kegiatan-belajar-mengajar-di-era-kenormalan-baru

Ridwan. 2021. “Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil”. IUS QUIA IUSTUM. No. 1 Vol. 28

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.856