Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pembentukan Undang-Undang

Adi Fauzanto

Abstract

Abstract 

Study about the problems of legislative corruption, direct the urgency of the existence of a state of law that requires the existence of laws and also the legislative institutions that form them. The latest problem regarding the study of law formation is State Capture, where institutions outside the law-making institution try to influence the substance of the regulation in accordance with the interests of that institution. The method to influence it is to bribe law-forming actors. In the study, an analysis of case studies of revisions and the formation of laws is carried out on the process of forming laws such as planning, drafting, discussing and ratifying, enactment with the principles of law formation. To prevent this, the incident of state capture is explained by the existence of a conflict of interest, resulting in the emergence of an enclosed discussion to making the law. Then look for a formula to prevent it by establishing a norm approach through formal institution supervision, public supervision, expert supervision, and supervision of related institutions, then a knowledge approach through public information about background legislators and related institutions, and systems approach through a whistleblowing system in the formation of laws.

 

Abstrak

Pembahasan mengenai problematika korupsi legislasi, mengantarkan urgensi adanya bentuk negara hukum yang menysaratkan adanya undang-undang dan juga lembaga legislatif yang membentuknya. Permasalahan terbaru mengenai kajian pembentukan undang-undang merupakan State Capture, dimana pihak diluar lembaga pembentukan undang-undang berusaha mempengaruhi substansi peraturan sesuai dengan kepentingan pihak tersebut. Cara mempengaruhinya dengan melakukan suap kepada aktor-aktor pembentuk undang-undang. Dalam pembahasan dilakukan analisa studi kasus revisi dan pembentukan Undang-Undang terhadap proses pembentukan undang-undang seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang. Untuk mencegahnya, peristiwa state capture dijelaskan dengan adanya konflik kepentingan, sehingga munculnya ruang pembahasan tertutup undang-undang. Kemudian dicari formula mencegahnya dengan membentuk pendekatan norma melalui pengawasan instansi formal, pengawasan publik, pengawasan ahli, serta pengawasan pihak terkait, selanjutnya pendekatan pengetahuan melalui informasi publik latar belakang pembentuk undang-undang serta pihak terkait, dan pendekatan sistem melalui whistleblowing system pada pembentukan undang-undang. 

Keywords

Korupsi Legislasi; State Capture; Pembentukan Undang-Undang

Full Text:

PDF

References

Buku

Jimlly Asshiddiqie. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press: Jakarta

World Bank. 2000. Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate. World Bank: Washingtn DC

Sony Maulana Sikumbang, dkk. 2015. Ilmu Perundang-Undangan. Universitas Terbuka: Jakarta

Farida dan Fajlurrahman. 2016. Korupsi Kekuasaan, Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki. Rajawali Press: Jakarta

Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Penerbit Kanisius: Yogyakarta

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. 2016. Modul Pengelolaan Konflik Kepentingan. Penerbit KPK: Jakarta

Transparency International Indonesia. 2017. Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi. Jakarta

Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Democracy For Sale, Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Penerbit Obor: Jakarta

Jeremy Bentham (terj. Nurhadi). 2016. Teori Perundang-Undangan. Penerbit Nuansa Cendekia: Bandung

Ignas Kleden. 2020. Fragmen Sejarah Intelektual. Penerbit Obor: Jakarta

Tim Tirto.id. 2020. Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi. Ebook: Tirto.id

Didik Supriyanto & Lia Wulandari. 2013. Basa-Basi Dana Kampanye, Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu. Penerbit Yayasan Perludem: Jakarta

Egi, Firdaus, dan Mouna. 2018. Batu Bara dan Ancaman Korupsi. Penerbit Intrans: Malang

Toriq Hadad, dkk. 2017. Dibalik Investigasi Tempo 01. Penerbit Tempo: Jakarta

Mahfud MD. 2018. Politik Hukum di Indonesia. Penerbit Rajagrafindo: Jakarta

Artikel Jurnal

Fahmi Ramadhan. 2020. Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 3

Akhmad Adi Purawan. 2014. Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtsvinding Vo. 3 No. 3

Ari Kusumah. 2018. Fenomena Jual Beli Pasal Undang-Undang oleh Oknum DPR (Sebuah Analisis Etika). Jurnal Dinamika Vol. 5 No. 2

Hana Ramiza. 2020. Korupsi State Capture sebagai Crime Against Humanity. Jurnal Media Juris Vol. 3 No. 2

Mada Sukmajati. 2018. Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jurnal Prisma, Vol. 37 No. 3

Hariadi Kartoodihardjo. 2018. Lingkaran Korupsi Sumber Daya Alam. Jurnal Prisma, Vol. 37 No. 3

Adi Fauzanto. 2020. Problematika Oligarki, Korupsi, dan Relasi Kuasa dalam Batu Bara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Jurnal Muqoddimah Vol. 5 No. 1

Leonard Pandopatan Sinaga. 2019. Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tesis Universitas Sumatra Utara

Cyntia dan Sulhani. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System di Indonesia. Jurnal Aset Akuntansi Vol. 9 No. 1

Zainal Arifin Mochtar. 2015. Antinomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasanudin Law Review Vol. 1 No. 3

Artikel Kolom

Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Artikel Pengadilan. Diakses: https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Zainal Arifin Mochtar. 2020. Legislasi Nan Meyebalkan. Harian Kompas, 20 Oktober

Nurrochman. 2018. Skandal Meikarta dan Fenomena State Capture. Kolom Detik News, 19 Oktober

Adi Fauzanto. 2020. Puncak KPK dalam Belenggu. Kolom Duta Masyarakat 12 Juni

Adi Fauzanto. 2021. Arah Kebijakan Pemberantas Korupsi. Kolom Harian Bhirawa 18 Juni

Anne Lugon-Maulin. Tanpa Tahun. Understanding State Capture. Kolom Freedom From Fear Magazine (F3) Ghent University.

Yuris Rezha. 2020. Konflik Kepentingan, Korupsi, dan Integritas Pelayanan Publik. Kolom Detik News, 27 April

Siti Juliantari. 2016. Parlemen dan Konflik Kepentingan. Kolom ICW, 14 Januari

Materi Sekolah Anti Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch tahun 2018

Surat Kabar

Icha Rastika. 2013. 3 Fungsi DPR yang Rawan di Korupsi. Kompas, 15 Februari 2020.

Lilik Dwi Mardjianto. 2008. Benang Kusut Aliran Dana Bank Sentral. Antara News, 18 Agustus.

Kompas. 2009. SP3 Kasus BLBI Diduga Dampak dari Aliran Dana YPPI. Kompas, 14 April.

Hans Henricus. 2008. Dana YPPI Milik Negara. Kontan, 14 November.

Bambang. 2008. KPK Arahkan Penyidikan Kasus Aliran Dana BI ke DPR. Antara News, 30 Januari.

Tim Detik. 2019. Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi Revisi UU KPK. Detik News, 17 September.

Yoan Oktiviani. 2020. Polemik Omnibus Law Cipta Kerja. Kompas Pedia, 20 Oktober.

Ochi. 2020. Kronologi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kumparan, 4 November.

CNN Indonesia. 2020. Detik-Detik Ketok Palu RUU Ciptaker di Malam Minggu Pandemi. 04 Oktober.

Tsarina Maharani. 2020. Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Anggota DPR Pengusaha. Kompas, 23 Oktober.

Haris Fadhil. 2018. Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang hingga PAW Massal. Detik News, 11 September.

Detik News. 2011. Jual Beli Pasal UU Bisa Dimainkan Sendiri atau Lewat Fraksi. Detik News, 16 November.

Detik News. 2011. Mahfud MD: Ada Jual-Beli Pasal UU di DPR. Detik News, 16 November.

Aji Prasetyo. 2019. Aturan Beneficial Ownership Bersinggungan dengan Data Pribadi. Berita Hukumonline, 28 Maret.

Detik News. 2012. Terbukti Korupsi Mesin Jahit, Pejabat Kemensos Divonis 22 Bulan BUI. Detik News, 30 Januari.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perunaham Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.