Vol 15, No 2 (2018)

	PELAKSANAAN KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ALI MARWAN HSB, EVLYN MARTHA JULIANTHY	PDF 1-8
	KAJIAN HUKUM PENERBITANDAN PENYELESAIAN SENGKETAOBLIGASI DAERAH Cita Yustisia Serfiyani, Iswi -- Hariyani	PDF 9-25
	IMPLIKASI PUTUSAN NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TENTANG PEMBATALAN PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/KOTA, PERGUB, DAN PERBUP/PERWAL wahyu hartomo	PDF 27-39
	IMPLEMENTASI UU NO.20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Renti Maharaini Kerti	PDF 41-54
	SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Ahmad Yani	PDF 55-68
	DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Antoni Putra	PDF 69-79
	QUO VADIS PENGATURAN PENATAAN RUANG HASIL REKLAMASI Ananda Prima Yurista, Dian Agung Wicaksono	PDF 81-90
	REKONSTRUKSI KEJELASAN KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN DALAM KERANGKA PENGUATAN DAN PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Bagus Hermanto, Mas Aryani	PDF 91-101
	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Budi Bahreisy	PDF 103-117
	PENTINGNYA PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA TERORISME Markus H Simarmata	PDF 119-128