PENGGUNAAN DISKRESI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
Abstract
Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul tiba-tiba dan yang peraturannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. Dalam hukum administrasi negara disebut dengan “pouvoir discrectionnaire” atau “freies ermessen” atau asas diskresi, yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas, yaitu terhadap tindakan yang akan dilakukan dan kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak tindakan tersebut. Adanya “freies Ermessen” mempunyai konsekuensi sendiri dibidang perundang-undangan, yakni adanya penyerahan kekuasaaan legislatif kepada pemerintah, sehingga dalam keadaan tertentu dan/atau dalam porsi dan tingkat tertentu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan (produk legislasi) tanpa persetujuan lebih dulu dari parlemen. Dengan adanya freies ermessen ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara, sebagai badan eksekutif. Artikel ini mencoba menggali lebih dalam materi-materi yang secara khusus mengupas tentang diskresi dalam upaya melakukan peninjauan yuridis penggunaan asas diskresi dalam kaitannya dengan pembentukan produk hukum di Indonesia.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku-Buku
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Yogyakarta : UII Press, 2002.
Bagir Manan, Peraturan Kebijakan, Jakarta : Varia Peradilan, 2008.
B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, 2004.
Brian Tamanaha, The Concept of Rule of Law, Cambridge : University Press.
Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Politik Dan Hukum Perdata, Jakarta : LPP HAN.
JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Press, 2004.
Kansil, C.S.T.,Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
Laica Marzuki., Dari Timur ke Barat Memandu Hukum, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Lutfi Effendi., Pokok-pokok Hukum Administrasi, Malang : Bayumedia Publishing, 2003.
Marbun SF, dkk., Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi, Yogyakarta: UII Press, 2011.
Muchsan., Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1981.
Muin Fahmal., Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak,Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) Sebagai Instrumen Pemerintahan yang Bersih (clean Governance), Makassar : Universitas Muslim Indonesia, 2006.
Otje Salman, Teori Hukum, Bandung : Refika Aditama, 2007.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002.
Said Sampara, Laode Husen., Metode Penelitian Hukum, Makassar : Kretakupa, 2013.
Satjipto Rahardjo., Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1984.
Satjipto Rahardjo., Teori Yang Murni Tentang Hukum, Bandung : Alumni 1985.
Sjachran Basah., Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di indonesia, Bandung : Alumni, 1997.
Soerjono Soekanto., 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
S. Prajudi Atmosudirjo., Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
Sunggono Bambang., Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta : Sinar grafika, 1994.
Titik Triwulan Tutik., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
Zairin Harahap., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 Tentang Produk Hukum Daerah



