Pembentukan Peraturan Desa di Era New Normal di Kabupaten Boalemo

Novendri Mohamad Nggilu, Muhammad Amin Ladiku, Fenty Usman Puluhulawa, Ahmad Ahmad

Abstract

Proses pembentukan peraturan desa yang selama ini dilakukan secara konvensional, diperhadapkan pada situasi seperti pandemik covid-19, sehingga diperlukan sebuah formula untuk tetap melaksanakan kewenangan pembentukan peraturan desa yang baik meskipun dalam kondisi new normal yang penuh dengan keterbatasan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan desa di masa new normal khususnya di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandemik covid-19 yang menimbulkan berbagai pembatasan aktifitas dan mobilitas masyarakat dan pemerintah serta refokusing anggaran menjadi hambatan utama dalam pembentukan peraturan desa. Produktifitas pembentukan peraturan desa se Kabupaten Boalemo lebih terfokus pada peraturan desa yang memayungi urusan rutin pemerintah desa, seperti Perdes APBDes, RKPDes, RPJMDes. Ketiadaan inventarisasi pembentukan peraturan desa di tingkat kabupaten juga membuat kontrol terhadap pembentukan peraturan desa (klarifikasi dan evaluasi) tidak berjalan efektif. Diperlukan formula pembentukan peraturan desa yang sangat kompatibel dengan kondisi new normal seperti saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang tidak saja sebagai media penyebarluasan proses pembentukan serta peraturan desa yang telah diundangkan, melainkan juga menjadi bank data elektronik berbagai peraturan desa yang telah dibentuk di Kabupaten Boalemo, serta menjadi media penyelenggaraan tahap klarifikasi dan evaluasi yang lebih efektif dan efisien.

Keywords

New Normal; Peraturan Desa; Partisipatif

References

Ahmad, A., Nggilu, N.,M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip The Guardian of The Constitution, Jurnal Konstitusi, 16 (4): 785-808

Badu, L. W., Nggilu, N. M., Kartika, S. Y. I. S. P., & Sari, C. (2019). Participative Model of 1945 (fifth amendment) Amendment Through the Constitutional Commission.

Muhtada, Dani., et.,al. (2018). Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 01 (01); 19-30

Nggilu, N.M., Badu, L.W., Imran, S.Y. (2018). Alienation Changes In Formation Commission of Indonesian Constitution of 1945 (Contemplation Towards The Fifth Amendement). Jurnal Pembaharuan Hukum, 5 (1): 74-82.

Nggilu, N.,M. (2020). Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 16(1): 43-60

Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Lambung Mangkurat Law Journal, 5 (2), 109-121.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Putri, L.S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (2): 161-176

Rahardjo, M. (2018). Studi Heuristik Dalam Penelitian Kualitatif, repository.uin-malang.ac.id/2438,

Rosidin, Utang. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif, Jurnal Bina Mulia Hukum, 4 (1); 168-184

Syarifuddin, M. (2021). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan di Era Normal Baru, disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema Mengokohkan Pendidikan Tinggi Hukum untuk Mendukung Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkemanusiaandi Era Normal Baru. Makkasar

Wantu, F.M., Nggilu, N.M., Kasim, R., Badu, L.W. (2020). Indonesian Constitutional Amendement In 4.0 Era: Main Challengges And Future Prospect, Journal of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 23; 1-6

Wijayanto, Kadek., Tijow, L.M., Wantu, F.M. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Jurnal Ius Civile, 4 (2); 198-219

Winarno, N., B. (2008). Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksabang Mediatama; Yogyakarta, hal. 66

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan