Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif

Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, Tb Rifat

Abstract

Permasalahan obesitas regulasi, merupakan permasalahan kompleks dalam kondisi perundang-undangan di Indonesia, yang tidak hanya dapat mengganggu iklim investasi, namun berimbas pula pada efektivitas regulasi, serta ketidak sinkronan hingga tumpang tindih aturan di dalamnya. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan satu sama lainnya dalam relasi hirarki vertikal maupun horizontal, hingga rendahnya kualitas regulasi yang ada, merupakan permasalahan yang masih belum menemukan titik penyelesaian. Gagasan pembentukan badan regulasi nasional diharapkan dapat mampu menjawab tantangan penataan regulasi tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini setidaknya memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah desain ideal dari kelembagaan khusus bidang legislasi? (2) Bagaimanakah mekanisme peninjauan dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel, dan progresif? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, akan menggunakan metode analisa yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, serta menghadirkan analisa dengan kajian doktrinal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2019, yang mengamanatkan pembentukan badan regulasi nasional merupakan peluang untuk menjawab tantangan penataan regulasi agar dapat lebih tersinkronisasi dan harmonisasi, serta mendukung efektivitas dari kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah komando presiden.

Keywords

Peninjauan dan Pemantauan; Partisipatif; Badan Regulasi Nasional

Full Text:

PDF

References

Buku

Anggono, Bayu Dwi. 2020. Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Cetakan Pertama. Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Arundhati, Gautama Budhi, Eddy Mulyono, Dairani, Rosita Indrayati, dan Pratiwi Puspito Andhini, ed. 2017. Prosiding Konferensi Nasiona Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Bappenas. 2011. Konsep Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi. Jakarta: Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Analisa Perundang-undangan.

Bar-Siman-Tov, Ittai, dan Bar-Ilan, ed. 2021. Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation. Vol. 8. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Legisprudence Library - Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72748-2_2.

BPHN. 2019. “Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan nomor PHN-HN.01.03-07.” Kementrian Hukum dan HAM.

Firdaus, Fahmi Ramadhan. 2021. Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif. Cetakan Pertama. Banyumas, Jawa Tengah: Amerta Media.

Gluck, Abbe R. 2021. “Unorthodox Lawmaking and Legislative Complexity in American Statutory Interpretation.” Dalam Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation, disunting oleh Ittai Bar-Siman-Tov dan Bar-Ilan. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Legisprudence Library - Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72748-2_2.

Indrayati, Rosita. 2019. “Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Sebagai Bentuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Regulasi di Indonesia.” Dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Cetakan Pertama. Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).

Krutz, Glen. 2001. Shitching a Ride: Omnibus Legisating in the U.S. Congress. United States of America: Ohio University Press.

Santoso, Budhi, ed. 2010. Laporan Akhir Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Winata, Muhammad Reza. 2020. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang. Depok: Raja Grafindo Persada.

Yunaldi, Wendra. 2019. “Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum.” Dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Cetakan Pertama. Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).

Zainal Arifin Mochtar. 2019. “Perihal Menata Regulasi.” Dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia. Cetakan Pertama. Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).

Artikel Jurnal

Anggono, Bayu Dwi. 2020. “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9 (1): 17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.

Azhar, Muhamad. 2019. “Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 2 (1): 170–78. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178.

Fitryantica, Agnes. 2019. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law.pdf.” Jurnal Gema Keadilan 6 (3).

Hidayat, Arif, dan Zaenal Arifin. 2019. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4 (2). https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

Marzuki, Marzuki, Husni Djalil, dan Mujibussalim Mujibussalim. 2017. “Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi.” Syiah Kuala Law Journal 1 (3): 65–83. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639.

Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, dan Yoyok Junaidi. 2020. “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia.” Pamator Journal 13 (1): 1–6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.

Ramadhan, Choky Risda. 2021. “Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi Praktik, Kritik, Dan Instrumen Demokratik.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10 (2): 19.

Ridlwan, Zulkarnain. 2014. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 5 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.

Silalahi, Wilma. 2020a. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” Jurnal Hukum Progresif 8 (1): 56–66. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66.

———. 2020b. “Penataan Regulasi Berkualitas dalam rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” Jurnal Hukum Progresif 8 (1): 56–66. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66.

Simamora, Rahma. 2018. “Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016.” Jurnal Komunikasi Indonesia 6 (1): 57–67. https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617.

Sulaiman. 2016. “Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia).” Seminar Nasional Hukum UNNES 2 (1).

Sunarto. 2017. “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945.” Integralistik 28 (1). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11814.

Sururi, Ahmad. 2018. “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi Dan Harmonis.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1 (2). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493.

Susetio, Wasis. 2013. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria.” Lex Jurnalica 10 (3).

Taufik, Ade Irawan. 2021. “Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10 (2). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/713.

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia. 2021. “Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat.” Jurnal Legislasi Indonesia 18 (1).

Waris, Irwan. 2012. “Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.” Jurnal Kebijakan Publik 3 (1): 10.

Winata, Muhammad Reza, dan Ibnu Hakam Musais. 2021. “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10 (2): 19.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. 2019. . “. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.” Artificial Intelligence, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 1 (1): 12.

Sumber Internet

CNN Indonesia. 2020a. “Jokowi: Regulasi Tumpang Tindih dan Rumit Harus Kita Sudahi,” 14 Agustus 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200814112752-32-535678/jokowi-regulasi-tumpang-tindih-dan-rumit-harus-kita-sudahi.

———. 2020b. “Partisipasi Minim-Abai HAM Disorot di Penyusunan Omnibus Law,” 16 Oktober 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006130832-32-554920/partisipasi-minim-abai-ham-disorot-di-penyusunan-omnibus-law.

Elnizar, Normand Edwin. 2018. “Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi.” Artikel. hukumonline (blog). 5 Desember 2018. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/.

“Empat ribu Perda di Indonesia Dibatalkan.” 2011. Website Kementrian Hukum dan HAM. Media Publikasi Perundang-Undangan dan Informasi Hukum. 2011. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:empat-ribu-perda-di-indonesia-dibatalkan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179.

Hermann, Mario, Tobias Pentek, dan Boris Otto. 2016. “Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios.” Dalam . Koloa, HI, USA: IEEE.

“Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan Sumber: https://setkab.go.id.” 2016. Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Setkab.go.id. 2016. /kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/.

Kuwado, Fabian Januaris, Jessi Carina, dan Rakhmat Nur Hakim. 2019. “Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional.” Kompas.com, 17 Januari 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional.

Mahendra, A.A. Oka. 2010. “Harmonisasi Peraturan Perunfang-undangan.” Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan (blog). 29 Maret 2010. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.

“Mendagri Sayangkan Keputusan MK Cabut Kewenangan Batalkan Perda.” 2018. Website Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari. JDIH Kabupaten Batanghari. 2018. https://jdih.batangharikab.go.id/berita/4/mendagri-sayangkan-keputusan-mk-cabut-kewenangan-batalkan-perda.

Mochamad Zhacky. 2019. “Mensesneg: Pusat Legislasi Nasional Namanya Badan Regulasi Nasional.” detikNews, 13 November 2019. https://news.detik.com/berita/d-4782962/mensesneg-pusat-legislasi-nasional-namanya-badan-regulasi-nasional.

Oktavia, Gosanna. 2020. “Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan.” Kliping berita. Ombudsman.go.id (blog). 6 Februari 2020. https://ombudsman.go.id/news/r/omnibus-law-minim-partisipasi-publik-ombudsman-buka-kesempatan-pengaduan.

Rahman, Taufik. 2019. “Yasonna Minta Kepala Daerah Tak Buat Banyak Perda: Sudah Over Regulasi.” Kumparan, 13 November 2019.

Saputra, Andi. 2019. “Dijanjikan di Debat Presiden, Pusat Legislasi Nasional Urung Dibentuk Jokowi.” detikNews, 23 Oktober 2019. https://news.detik.com/berita/d-4756891/dijanjikan-di-debat-presiden-pusat-legislasi-nasional-urung-dibentuk-jokowi.

Tempo.co. 2020. “Jokowi Sebut Omnibus Law untuk Mengatasi Regulasi yang Tumpang Tindih,” 26 Agustus 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU 15 tahun 2019 ttentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perpres nomor 44 tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan HAM

Permenkumham nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia