Rekonstruksi Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Dalam Akselerasi Partisipasi Masyarakat

Mar atun fitriah

Abstract

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan undang-undang ialah perencanaan. Konstruksi aturan hukum yang mendasari tahapan perencanaan apabila dihubungkan dengan prinsip partisipasi masyarakat akan menjumpai sejumlah problematika. Berkaitan dengan itu penelitian dibuat dengan tujuan: Pertama, menjelaskan problematika pengaturan tahapan perencanaan pembentukan undang-undang serta keterkaitannya dengan partisipasi masyarakat. Kedua, mengembangkan gagasan rekonstruksi pengaturan perencanaan pembentukan undang-undang dalam menunjang partisipasi masyarakat. Metodologi penelitiannya ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan problematika perencanaan pembentukan undang-undang disebabkan oleh beberapa hal berikut: Pertama, terdapat ketentuan terkait aspek substansi perencanaan (kriteria substansi yang terencana dan substansi yang tidak terencana) yang dirumuskan terlalu luas sehingga dalam implementasinya menyebabkan persoalan dalam segi kuantitas prolegnas. Kedua, ketentuan terkait aspek mekanisme atau prosedurperencanaan pembentukan undang-undang dalam implementasinya tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, rumusan aturan terkait cara-cara pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembentukan undang-undang tidak cukup akomodatif terhadap kebutuhan penyelenggaraan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya bentuk rekonstruksi yang diperlukan ialah : Pertama, penguatan cara-cara partisipasi masyarakat dengan mengakomodir beberapa cara baru yang belum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penambahan kewenangan pengawasan kepada Badan Legislasi sebagai upaya sarana pengawasan internal dalam bentuk verifikasi formal terhadap persyaratan yang harus dipenuhi pembentuk undang-undang dalam tahapan perencanaan. Sebagai alternatif pengawasan lainnya maka dapat pula mengadopsi mekanisme ex ante review dalam judicial reviewpembentukan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya meminimalisir pelanggaran formil yang dilakukan pembentuk undang-undang sebelum undang-undang disahkan.

Keywords

Proses Pembentukan Undang-Undang; Perencanaan; Partisipasi Publik.

Full Text:

PDF

References

Buku :

Al- Fatih, Sholahuddin, dkk. Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: FH UI.

Farida, Maria. 2007. Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Firdaus, Fahmi Ramadhan. 2021. Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif. Banyumas: Amerta Media.

Isharyanto. 2016. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Penerbit WR.

J.M. Oto, J. Arnscheidt, B. van Rooij. 2008. Law Making For Development : Exploration Into the Theory and Practice of International Legislative Projects. Belanda: Leiden University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

MD, Moh. Mahfud. 2017. Politik hukum di Indonesia, Cetakan ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riskiyono, Joko. 2016. Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang : Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Depok : Nadi Pustaka.

Siahaan, Pataniari. 2012. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Konpress.

Wibowo, Edi, et.al. 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. Yogyakarta: YPAPI.

Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Bambang Arianto, “Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM, Vol.18 No.2, (November 2014).

Fitri Pebriani dan Nuzul Asri Safitri, “Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org), Jurnal Khazana Hukum, Vol.3 No.3, (November 2021).

Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Vol.13 No.3, (September 2019).

Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. Jurnal Aspirasi. Vol 6 No.2. (Desember 2015).

Nurrahman Aji Utomo, “ Mengurai Kerangka Legislasi sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Konstitusi, Vol 3 No 4, (Desember 2016).

Susi Dwi Harijanti, “Perppu sebagai Extra Ordinary Rules : Makna dan Limitasi”, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol.2 No.1, (April 2017).

Sherry R. Arnstein. “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association. Vol. 85 No.1 (2019).

Shannon C McGregor, “Social Media as Public Opinion : How Journalist Use Social Media to Represent Public Opinion”, Journalism, VOL.20 (8), 2019.

Laporan penelitian :

Ahmad Hanafi, dkk. 2020. Laporan pemantauan DPR tahun 2019 : Tantangan efektifitas, transparansi, dan representasi yang belum terjawab. Jakarta : IPC.

Aflina Mustafainah, dkk. 2021. CATAHU Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 : Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Jakarta : Komnas Perempuan.

Andi Irman Putra. 2008. Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen). Jakarta : BPHN.

BPHN. 2008. 3 Dekade Prolegnas. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

Charles Simabura, Ronald Rofiandri, &Lidwina Inge. 2021. Laporan Studi Dokumen : Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19. Jakarta : Cakra Wikara Indonesia.

Indonesia Parliamentary Center. 2020. Tantangan Reformasi Parlemen : Meningkatkan Efektivitas Fungsi Legislasi. Jakarta : IPC.

--------------. 2020. Laporan Pemantauan : Catatan Legislasi Tahun 2020 dan Outlook Legislasi 2021. Jakarta : IPC.

--------------. 2022. Indeks Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 (High Effectivity Low Accountability). Jakarta : IPC.

Maria Farida dkk. 2008. Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan. Jakarta: BPHN.

PSHK. 2019. Legislasi Masa Pandemi : Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020. Jakarta : YSHK.

--------. 2013. Catatan Kinerja DPR Tahun 2012 : Fondasi Tahun Politik. Jakarta: PSHK.

Rudy,dkk. 2016. Rekonstruksi Pembangunan Legislasi Berbasis Hukum Pengayoman. Lampung: Universitas Lampung.

Yuliandri, dkk. 2014. Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta : Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN.

Internet :

Antoni Putra, “ 3 Cara Mendesain Ulang Prolegnas Agar Lebih Efektif”, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), diakses di https://www.pshk.or.id/blog-id/3-cara-mendesain-ulang-prolegnas-agar-lebih-efektif/, 26 Januari 2022, Pukul 18.25.

BPHN, ”Prolegnas Dalam Pembentukan Undang-Undang di Pemerintah”, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Mei 2020, diakses di https://pushep.or.id/prolegnas-dalam-pembentukan-undang-undang-di-pemerintah/, 10 oktober 2021, pukul 19.05.

Berita Legislasi, “DPR Setujui RUU IKN”, diakses di laman DPR RI, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU, 21 Januari 2022, Pukul 13.37.

Firmansyah, “Urgensi Pembenahan Instrumen Perencanaan Legislasi”, Pusat Studi Hukum Konstitusi, diakses di https://pshk.or.id/blog-id/urgensi-pembenahan-instrumen-perencanaan-legislasi/, 7 juni 2022, Pukul 15.20.

Haryanti Puspa Sari, “16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS”, diakses di https://nasional.kompas.com /read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-priori tas-salah-satunya-ruu-pks?page=all, 10 september 2021, pukul 14.00.

Indikator, “Trusts terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu”, diakses di https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2022/04/RILIS-03-04-22_SurveiNasional_2022_3_ APRIL_2022.pdf , 14 juni 2022, pukul 10.00.

Kemenkumham, “ Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 Harus Sesuai Aspek Kebutuhan Bukan Keinginan”, diakses di https://www.kemenkumham .go.id/berita/berita-pusat/prolegnas-prioritas-ruu-tahun-2017-harus-ses uai-aspek-kebutuhan-bukan-keinginan, 20 oktober 2021, pukul 13.30.

PSHK, “Pengesaham UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi”, dikases di https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/, 10 septem ber 2021, pukul 14.10.

Rully R Ramli, “RUU Minerba Disahkan menjadi Undang-Undang”, diakses di https://money.kompas.com/read/2020/05/12/174738026/ruu-minerba-resmi-disahkan-jadi-undang-undang, 10 september 2021, pukul 14.15.

Ratna Puspita & Febrianto, “Ini alasan RUU Ibu Kota Negara masuk prolegnas prioritas”, diakses di https://www.republika.co.id/berita/qqgwoh428 /ini-alasan-ruu-ibu-kota-negara-masuk-prolegnas-prioritas, 21 Januari 2022, Pukul 13.25.

Rofiq Hidayat, “Pembentuk UU Rombak Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik”, Hukum Online, diakses di https://bit.ly/3n4JTkZ, 23 Januari 2022, Pukul 12.00.

Tsarina Maharani, “Hampir Sebulan Disahkan, UU Cipta Kerja Belum Juga Bisa Diakses Publik”, diakses di https://nasional.kompas.com/read/2020 /11/02/10171791/hampirsebulan-disahkan-uu-cipta-kerja-belum-juga-bisa-diakses-publik?page=all, 10 september 2021, pukul 14.15.

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan, dan Risalah Sidang :

Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undnag-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil dan Materiil UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.