AMBIGIUSITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Kehadiran UU No 8/2016 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya kesadaran bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun juga dikarenakan terjadinya disharmoni antar perundang-undangan yang mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi mengapa masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya UU No 8/2016. Bagaimana sinkronisasi undang-undang ini dengan perundang-undangan yang lain dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu tentang disabilitas hanya memetakan hak-hak hukum dalam undang-undang dan kelemahannya, kontradiksi ketentuan, dan efektifitas pemberlakuan perda disabilitas di wilayah tertentu.  Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak hak hukum penyandang disabilitas, baik secara vertikal maupun horisontal. Disharmoni aturan hukum terjadi dalam ketentuan tentang: metode penetapan usia kedewasaan penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 8/2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, penentapan kecakapan hukum penyandang disabilitas, dan aksesibilitas di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.