MENDUDUKKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI DOKTRIN PERUNDANG-UNDANGAN
Abstract
The position of the Fatwa of the MUI is not in the order of laws and regulations as Indonesian formal law. The fatwas decided by the MUI sometimes cause controversy in the midst of society, some see it as the mouthpiece of the authorities, and there are also people who judge it as inconsistence. Indonesian legislation in the development of national law politics prioritizes formal instruments as stipulated in national law when compared with jurisprudence and living law. Using a descriptive method and a legislative approach regarding the subject matter. The fatwa of the MUI as a legal doctrine is a legal research that has the substance of Fatwa, which is a process to find legal doctrines in response to legal issues faced. The law cannot be separated from the community, so the living law that dominates life even though it has not been included in the state law. Legal doctrine is said to be one source of law, even though it is not listed in Indonesian formal legislation. The Fatwa MUI is a means of placing in order to know the status of the state of the MUI Fatwa as a legal doctrine. The word occupation can also be interpreted as placing the MUI Fatwa as one of the sources of law in the sense of methyl in the form of legal doctrine and its power in influencing the policy of the formation of legislation in Indonesia. Not all Fatwa MUI can be regarded as doctrines if the MUI Fatwa does not consider the philosophical, sociological, and juridical reasons or the MUI Fatwa is made arbitrarily.
Keywords: Occupy, Fatwa, MUI, Doctrine, law
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
C.F. Strong. 2004. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Pembentukan Konstitusi-Konstitusi Dunia. Terj. SPA Teamwork, Cet-1, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
Darji Darmodiharjo, 1996. Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Donal Albert Rumongkoy dan Frans Maramis. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Helmi Karim. 1994. Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam. Cetakan ke-1. Pekanbaru: Susqa Press.
L.J. van Apeldoorn. 2001. Inleiding tot de Studie van het Nederlandse recht , Terj. Oertarid Sadino, Cet-19 Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradya Paramita.
Mahendra Kurniawan, dkk., 2007. Pedoman Naskah Akdemik PERDA Partisipatif. Cetakan I. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1). Yogyakarta: Kanisius.
Multahibun dan Sarip. 2018. Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan. Cirebon: Elsi Pro.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum (legal research). Jakarta: Prenada Media.
Sajipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. Cet-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Sarip dan Diding Rahmat. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan. Kuningan: Uniku Press.
Sarip. 2018. Hukum Tata Negara Materil. Cirebon: Elsi Pro.
Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Wirman Burhan. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Jurnal
Ainun Najib, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif”, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 4, Nomor 2 Desember 2012.
Niki Alma Febriana Fauzi, “Fatwa di Indonesai: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagamaan”. Jurnal Novelty, Volume 8, Nomor 1. 2017.
Sarip dan Abdul Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, April 2018.
Sarip, “Pemikiran The King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018.
Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Persefetif Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Al-Ihkam, Volume 12 Nomor 2, Desember 2017.
Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Berlakunya Dalam Masyarakat)”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 26, Agustus 2017.
Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
Wahyu Nugroho, “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Pembangunan Negara Hukum” , Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 04, Desember 2017.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Noomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Website
Kamus Besar Bahasa Indonesia on line https://kbbi.web.id/doktrin, di akses 26 September 2018.
Moh. Mahfud MD “Fatwa MUI dan Living Law Kita”. Media Indonesia Senin 26 Desember 2016. http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita. di akses 26 September 2018.
Yusril Ihza Mahendra “Hukum Islam Adalah The Living Law”, Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301. di Akses 26 September 2018.