KEDUDUKAN DAN PERANAN PERATURAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT (POSITION AND ROLE OF VILLAGE REGULATION IN THE FRAME OF VILLAGE AUTONOMY BASED OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE AND OTHER RELATED LAWS AND REGULATIONS)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi
desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.
Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa
saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi
daerah. Penulis melihat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata
meletakkan kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik.
Konsekuensinya sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk politik, proses
pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu : kepala desa, BPD dan
masyarakat desa. Kaitannya dengan otonomi desa, peraturan desa menjadi alat mewujudkan
otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam
pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.