PARADIGMA BARU SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3O TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (A NEW PARADIGM OF GOVERNMENT ADMINISTRATION SYSTEM BASED ON THE LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION)

May Lim Charity

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir dengan
segenap ekspektasi bukan hanya bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum
dari potensi kesewenangan dan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah,
tetapi ekspektasi tinggi juga muncul dari aparatur pemerintahan akan kebutuhan adanya
kewenangan dan kepastian hukum yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparatur
pemerintah dan memberikan keleluasaan di dalam bertindak menjalankan tugasnya melayani
masyarakat. Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana
dianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
antara lain seputar pergeseran paradigma kedudukan penyelenggara pemerintahan dari
budaya penguasa (power culture) menjadi budaya pelayan masyarakat (services delivery
culture), penyalahgunaan wewenang dan perluasan ketentuan tentang diskresi.

Keywords

administrasi pemerintahan; aparatur pemerintah; maladministrasi

Full Text:

PDF

References

Aziz, Abdul, Chiefdom Madinah; Salah Paham Negara Islam, (Jakarta : Pustaka

Alvabet, 2011)

Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia.

(Bandung: Alumni, 1985)

Faiz Muhlizi, Arfan, Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi, Jurnal

Rechts Vinding, ISSN 2089-9009, Volume 1 Nomor 1 April 2012

H.R, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993)+

K. Garna, Judistira, Ilmu-ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi. Bandung: Program

Pascasarjana Unpad, 1996)

Masriani Tiena, Yulies, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan II, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2006)

Mawardi, Irvan, KTUN “Fiktif Positif”dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah;

Menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan,

Makalah diunduh di http://ptun-samarinda.go.id/index.php?option=com_

content&view=article&id=1338:ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-adminis

trasi-pemerintah&catid=80:artike&Itemid=275 (diakses pada tanggal 29 April

Pukul 06.44 WIB.

Marbun, S.F, Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003)

Muladi, Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana : Antara Doktrin

Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium, Makalah diunduh di

http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Makassar18-20Maret2013/Ambiquitas

_Dalam_Penerapan_Asas_Ultimum_Remedium-Prof.MULADI.pdf,

Mustafa, Bachsan, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Citra Aditya

Bakti 1979)

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Jakarta : Penerbit Gaya Media

Pratama, 2000)

M. Hadjon. Philipus, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Gajah

Mada University Press, 2002)

P. Sibuea, Hotma, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta: Penebrit Erlangga, 2010)

Supandi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan

Penegakan Hukum Pidana), Makalah tidak diterbitkan

Wahyu Pratama, Octaviyanto, “Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara”ejournal Imu Pemerintahan 2013, 1(3), ISSN 2238-3615

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.412