KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERPPU (PRESIDENT’S AUTHORITY TO ISSUE PERPPU)

Abstract

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, kedudukan dan peran Perppu menjadi cukup
signifikan dalam konteks penyelesaian persoalan bangsa yang bersifat mendesak dan genting
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sebagai contoh, misalnya persoalan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah di beberapa kota atau kabupaten yang hanya diikuti oleh 1 pasangan calon kepala
daerah, sementara Undang-undang belum menyediakan instrumen pengaturan yang memadai
untuk itu. Di sisi lain, semangat demokrasi yang begitu besar mendorong Pemerintah untuk
memperbolehkan calon pasangan tunggal tersebut ikut dalam kontestasi Pilkada. Kondisi
demikian tentunya akan menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik hukum yang cukup
serius sehingga perlu segera diantisipasi secara tepat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan
pemerintahan. Pada titik ini maka Perppu menjadi alternatif solusi penyelesaian yang tepat.
Meskipun demikian, seyogyanya Presiden dalam mengeluarkan Perppu juga harus
memperhatikan syarat dan ketentuan (norma) yang telah digariskan oleh konstitusi. Sehingga
diharapkan Perppu yang ditetapkan Presiden dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip
hukum yang berlaku di Indonesia.