Quo Vadis Delik Aborsi Oleh Korporasi Antara KUHP Nasional Dan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Abstract
Aborsi menurut hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk kejahatan terhdapa nyawa yang bersifat mutlak tanpa pengecualian. Pada perkembanganya aborsi di Indonesia menurut dapat dilakukan karena kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Aborsi selama ini dipahami hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum manusia mengkikuti prinsip umum dalam hukum pidana yaitu hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Pada saat berlakukanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana. Pengakuan korporasi sebgai subjek tindak pidana,juga terjadi pada aborsi, termasuk dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku aborsi dalam dua undang-undang tersebut menjadi quo vadis penerapan delik aborsi oleh korporasi.
Keywords
References
Buku
Gunawan, Adi dan Suhaimi, Hukum Aborsi, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam,Pena Persada Kerta Utama, Banyumas, Cetakan Pertama, 2023.
Priyatno, Dwija, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Kencana, Depok,2017, Cet.Ke-1
Rahmawati,Maidina dkk,Penyelenggaran Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, Bertanggunjawab sesuai dengan UU kesehatan di Inonesia,Institute For Criminal Justice,Jakarta,2021.
Sjahdeni, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Grafitipers,Jaklarta, 2007
Soge,Paulus,Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Jogjakarta,2010, http://www.e-journal.uajy.ac.id/1343/1/HKJ0424.pdf.
Jurnal
Sakira,Asra, 2022, Aborsi dan Hak Kesehatan,Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.Al U-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam,Vol.3,No.2, https://www.jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/120
Sanjaya,Bahari, dkk, December 2020, Inkonsistensi Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP,Pandecta,Volume 15, No.3, 218-227,
https://www.journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/23013/10965
Ratnawati, Erna Tri Rusmala ,2022, Aborsi dan Hak Hidup Janin dalam Persfektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan,Juris Humanity Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia,Vol.1,No.1,http://www.jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/3/1
Al farizi, Muhammad, Tahun 2023, Persaingan Industri Pelayanan Kesehatan Indonesia : Tantangan dan “Perisai” Pengawasan KPPU, Jurnal Persaingan Usaha Vol.3,No.1,https://www.jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/89/40
Aryaputra, Muhammad Iftar dan Ani Triwati,Juli 2023, Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan Bagi Korporasi dalam KUHP Nasional,Jurnal Masalah-masalah Hukum,Volume 52,Nomor 2, https://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62166
Abdullah, Rizky Adji Rahmawan, July 2021,Ethics and Legal Issues in The Abortion case, Semarang State University Undergraduete law and Society Review, Volume.1,Issue .2, https://www.journal.unnes.ac.id/sju/lsr/article/view/50547
Soge,Paulus,Hukum Aborsi, Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Jogjakarta,2010,
http://www.e-journal.uajy.ac.id/1343/1/HKJ0424.pdf#
Berita Web
“Klinik di Senen Memiliki Izin Resmi Tapi disalagunakan”.19 Augustus 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200818205656-12-537057// diakses 23 Juni 2024,
5 Tahun Beroperasi, Klinik di Jakpus Aborsi 2.638 Janin 2019-2022, 15 Augustus 2020, https://news.detik.com/berita/d-5137882/, diakses 23 Juni 2024
Klinik Aborsi Raden Saleh Raup Keuntungan Segini, https://rri.co.id/polhukam/sigap/885480/, 18 Augustus 2020, diakses 23 juni 2024
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Perturan Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.



