Evaluasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Perspektif Partisipasi Publik Bermakna
Abstract
Penelitian ini membahas evaluasi yuridis terhadap implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni jaminan normatif partisipasi publik yang seringkali hanya dipenuhi sebagai kewajiban formal semata. Kajian ini mengaitkan dinamika terkini dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi publik yang bermakna. Penelitian juga menelaah peran Badan Keahlian DPR RI dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara substansial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kontemporer, temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah merevisi Pasal 96 untuk memperluas hak partisipasi, praktik praktik pembentukan undang-undang di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan implementasi norma Pasal 96, optimalisasi peran DPR RI, dan pemanfaatan teknologi informasi agar akses publik semakin luas dan partisipasi masyarakat benar-benar bermakna.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Andriani, Henny. ‘Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang’. UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023): 306. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337.
Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. ‘Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)’. Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 10 (2022): 806–25. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323.
Firdaus, Fahmi Ramadhan. Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif. Cetakan pertama. CV. Amerta Media, 2021.
Izzati, Nabiyla, and Anggi Lubis. Dua Tahun UU Cipta Kerja: PHK Kian Mudah, Kenaikan Upah Jadi Paling Rendah. 26 October 2022. https://doi.org/10.64628/AAN.s5n9n793y.
Mandak, Ardila Putri Ananda. Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 13 (2024).
M.H, Dr Kristiawanto, S. H. I. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media, 2022.
Ningsih, Fitria. ‘Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020’. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 7 (2022): 963–70. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i7.428.
Nurhasananda, Adwin, and Mutaqin Akbar. ‘Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) Menggunakan Support Vector Machine’. Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi 5, no. 1 (2025): 14. https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2603.
Sauni, Herawan, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, and Sonia Ivana Barus. Peran Analis Hukum dalam Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation: Studi Evaluasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran. 13, no. 3 (2024).
Sukadi, Muhammad, and Lalu Hendri Nuriskandar. ‘PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS PADA UU CIPTA KERJA’. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (2024): 31–55. https://doi.org/10.59259/am.v3i1.167.
Suwartono, Rahadian, and Nurul Ramadhani. Bahaya Revisi UU TNI: Multifungsi Membuat Prajurit Jadi ‘Kurang Militer’, Publik Terancam Direpresi. 16 March 2025. https://doi.org/10.64628/AAN.dnp6hmq9p.
Wahyuni, Willa. Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi/Artikel Jurnal Jurusan Hukum. Mei 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/.



