Studi Komparatif Terhadap Batasan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Melalui Analisis Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Ahmad Reihan Thoriq

Abstract

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga kerap membentuk norma hukum baru sebagai positive legislator. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang bukan hanya membatalkan norma, tetapi juga menetapkan ambang batas baru pencalonan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam putusan tersebut, serta menganalisisnya melalui pendekatan perbandingan dengan praktik di Jerman, Korea Selatan, dan Italia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpotensi melampaui kewenangan yudisial dan memasuki ranah legislatif, terutama karena tidak adanya kekosongan hukum dan ketidaksesuaian dengan petitum pemohon. Sementara di negara lain, peran pengadilan sebagai positive legislator dibatasi secara ketat hanya dalam kondisi kekosongan hukum atau keadaan mendesak. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan yang tegas agar Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor kewenangan yudisial dan tidak menimbulkan konflik dengan kekuasaan legislatif.

Keywords

Mahkamah Konstitusi, Legislatif, Positive Legislator

References

Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Syukri Asy'ari. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." Jurnal Konstitusi 12, no. 3 (2015): 631–62.

Anggi Muliawati, "Presidential Threshold Digugat Lagi, MK: Pasal Keramat, 32 Kali Tak Diterima". 2024/08/21. t.t. https://news.detik.com/berita/d-7478303/presidential-threshold-digugat-lagi-mk-pasal-keramat-32-kali-tak-diterima.

"Basic Law for the Federal Republic of Germany." Diakses 17 Juni 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html.

"Constitution of the Italian Republic | Refworld." Diakses 17 Juni 2025. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1947/en/13703.

"CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOREA." Diakses 17 Juni 2025. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1.

Dondokambey, Sarah Malena Andrea. "PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." LEX PRIVATUM 11, no. 2 (Februari 2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46626.

Effendi, Orien. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 7, no. 2 (2020): 111–33. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono. Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika ... - Faiz Rahman, Dian Agung Wicaksono - Google Books. Gadjah Mada University Press, 2024.

Fatah, Abdul. "Gugatan warga negara sebagai mekanisme pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara." Yuridika 28, no. 3 (2013): 293–303.

Fatwa, Indra. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (positive legislature) dalam upaya menghadirkan keadilan substantif." JOURNAL EQUITABLE 5, no. 2 (2020): 95–120. https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/2480.

Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, 1–20. https://www.academia.edu/download/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf.

Kurniawati, Ika, dan Lusy Liany. "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945." ADIL: Jurnal Hukum 10, no. 1 (November 2019). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068.

Lina Yoon, "South Korea's Constitutional Right to Abortion | Human Rights Watch." Diakses 17 Juni 2025. https://www.hrw.org/news/2022/06/09/south-koreas-constitutional-right-abortion.

Mustapa, Hasan, Muhammad Andi Septiadi, Program Studi Ilmu Politik, dan Uin Sunan Gunung Djati Bandung. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." Journal of Governance and Social Policy 1, no. 2 (8 Desember 2020): 58–69. https://doi.org/10.24815/GASPOL.V1I2.18221.

Putra Indratanto Nurainun Kristoforus Laga Kleden, Samudra, Samudra Putra Indratanto, dan Kristoforus Laga Kleden. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti." core.ac.ukSP Indratanto, KLK Nurainun, KL KledenJurnal Ilmu Hukum, 2020•core.ac.uk. Diakses 17 Juni 2025. https://core.ac.uk/download/pdf/290097169.pdf.

Qamar, D R Nurul, M H SH, D R Andi Ifal Anwar, dan M H SH. Dikotomi Kajian Ilmu Hukum. Nas Media Pustaka, 2023.

Rachmawati, Dri Utari Christina, dan Ismail Hasani. "MASA DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga," t.t.

Rozaq, Muhammad Abdur, Surya Daniel Batara, dan Muhamad Ramdan Jaya. "Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia." UNES Law Review 6, no. 3 (April 2024): 8796–8805. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1780.

Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. "MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR." Souvereignty 1, no. 4 (Desember 2022): 681–91. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112.

Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 45, no. 2 (2016): 157–63. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685.

Tarigan, Ridwan Syaidi. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ruang Karya Bersama, 2024.

Vitorio Mantalean, dkk. "Gerindra Nilai Hak DPR Membentuk UU Seolah Dibegal Lewat Putusan MK". 2024/08/21. Diakses 17 Juni 2025 t.t. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/18113561/gerindra-nilai-hak-dpr-membentuk-uu-seolah-dibegal-lewat-putusan-mk.

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 2 (Juli 2018): 119. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.