Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pemulihan Kerugian Negara

Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, Rahmatika Monati

Abstract

Korupsi merupakan masalah krusial dengan potensi kerugian negara yang besar. Pada tahun 2022-2023, terdapat 1.367 kasus korupsi dengan 3.090 tersangka dan kerugian negara dari tahun 2019-2023 mencapai 127,4 triliun rupiah. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah dirumuskan lebih dari satu dekade yang lalu untuk mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam rangka pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini belum dapat dibahas karena belum menjadi prioritas DPR meskipun sudah dua kali masuk Prolegnas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika RUU Perampasan Aset dan bertujuan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan pemulihan aset negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika RUU Perampasan Aset dapat dilihat sejak adanya status quo yang tidak optimal dalam mengembalikan keuangan negara, kemudian RUU Perampasan Aset lahir dengan perdebatan dan polemik di tengah situasi dan urgensinya. Selain itu, analisis penelitian ini menggambarkan kuatnya kesesuaian RUU Perampasan Aset dengan pemulihan kerugian negara di Indonesia.

Keywords

Kesesuaian, Perampasan Aset, Pengembalian Kerugian Negara

References

Arifianto, Muhammad Haiqal. “Strategi Transparency International Indonesia (TII) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2015.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, 2022.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradian. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023” Indonesia Coruption Watch,” 2024, 9–10.

Hafid, Irwan. “‘Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law,.’” Lex Renaissance 6, no. 1 (2021): 465–80.

Indonesia Corruption Watch. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023,” 2024, 11.

Makaruku, Steven. “Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina.” Sasi 22, no. 1 (2016): 43. https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.176.

Najib, M. Ainun. “Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial 3, no. 2 (2023): 160–75.

NH, Dwi. “Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul Sani: Kami Setuju Ada UU Ini.” Kompas, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/01/17273701/polemik-penolakan-ruuperampasan-aset-tindak-pidana-arsul-sani-kami-setuju?page=all.

Pebrianto, Fajar. “Siapa Menjegal RUU Perampasan Aset Di DPR”.” majalah.tempo.com, 2024. https://majalah.tempo.co/read/hukum/170878/pembahasan-ruu-perampasan-aset.

Prayogi Dwi Sulistyo. “RUU Perampasan Aset Baru Dibahas DPR Periode Mendatang.” Kompas id, 2024. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/24/ruu-perampasan-aset-baru-dibahas-dpr-periodemendatang?open_from=Search_Result_Page.

Ramelan. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Saputra, Refki. “‘Tantangan Penerapan Prampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.’” Anti Korupsi Integritas 3, no. 1 (2017): 118.

Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” Pasca Sarjana Hukum UNS V, no. 1 (n.d.): 2017.

Sukarno. “Penerapan Perampasan Aset Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara.” Indonesia Treasury Review 3, no. 4 (2018): 297.

Sulistyo, Prayogi Dwi. “Korupsi Meningkat, RUU Perampasan Aset Semakin Urgen,” n.d. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/19/korupsi-meningkat-ruu-perampasan-aset-semakin-urgen.

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture”. (The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009.

Tjandra, Riawan. Hukum Keuangan Negara. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.

UNODC. United Nations Convention Against Corruption: Konvensi PersatuanBangsa-Bangsa Mengenai Anti Korupsi. Jakarta: United Nations, 2009.

Yusmar, Widiya, And Somawijaya, and Nella Sumika Putri. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 2 (2021).