Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural Justice Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Luna Dezeana Ticoalu, Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq

Abstract

Artikel ini betujuan untuk menjelaskan mengenai pentingnya meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskursus mengenai meaningful participation pertama kali dibahas dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undangundang dengan status inkonstitusional bersyarat. Melalui putusan tersebut, konsep meaningful participation menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan procedural justice dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia. Sebab, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya memperhatikan aspek substansi, melainkan juga aspek prosedural dalam menciptakan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi merevisi undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan konsep meaningful participation sekaligus memberikan parameter yang jelas dalam penerapan meaningful participation untuk mewujudkan terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan meaningful participation dapat berpengaruh pada perwujudan konsep procedural justice dalam tujuan menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Keywords

meaningful participation, procedural justice, pembentukan peraturan perundang-undangan

References

Buku

Arifianti, Estu Dyah. “Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020”, (Jakarta: Yayasan Studi

Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020).

Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, and Wicaksana Dramanda. “Laporan Hasil Penelitian: Pengujian Formil

Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji”. (Jakarta: Pusat Pengkajian dan

Penelitian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI, 2020).

Laporan Survei INDIKATOR. “Korelasi Antara Approval Rating Presiden Dan Dukungan Terhadap Calon

Presiden Dan Partai Politik Jelang 2024.” (2023).

Ni’matul Huda. “Catatan Akhir Tahun: Pembentukan Undang-Undang Yang Belum Bermakna Di Indonesia.”

(December 22 2022).

Zainal Arifin Mochtar. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Yogyakarta: Mojok,

.

Jurnal

Aryanto, Bayu, Susi D. Harijanti, and Mei Susanto. 2021. “Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam

SIstem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding 10 (2): 187–205.

Chandra SY, Helmi, and Shelvin Putri Irawan. 2022. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 19 (4): 766–

https://doi.org/10.31078/jk1942.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2019. “Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi.” Jurnal Hukum

Ius Quia Iustum 26 (3): 435–57. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1.

Fajri, M Nurul. 2023. “Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di

Indonesia.” Jurnal Konstitusi 20 (1): 123–43. https://doi.org/10.31078/jk2017.

Fernandes-Jesus, Maria, Eunice Castro Seixas, and Anabela Carvalho. 2019. “Beyond the Hindrances:

Experiences of Public Consultations and the Possibility of Ethics and Relevance in Participation.”

Comunicacao e Sociedade 36: 57–80. https://doi.org/10.17231/comsoc.36(2019).2345.

Miladmahesi, Rosita, Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati, and Handar Subhandi Bakhtiar. 2023. “The Possibility

of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 10 (1):

–21. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a6.

Prastyo, Angga. 2022. “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-

Undang Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 11 (3): 405–35. https://doi.org/10.25216/

jhp.11.3.2022.405-436.

Setiadi, Wicipto, diana Sadiawati, Aurora J. Meliala, Handar S. Bakhtiar, and Beniharmoni Harefa. 2021.

“THE ROLE OF INDONESIA CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN THE PROCESS OF ESTABLISHING

THE LAW: A CASE STUDY IN THE PROCESS OF ESTABLISHING THE LAW ON GENERAL ELECTIONS.”

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24 (1): 1–9. https://ssrn.com/abstract=3947010.

Simanjuntak, Samuel Hamonangan, and Lita Tyesta A.L.W. 2022. “Procedural Justice or Substantive Justice:

Review of Constitutional Court Decision Number: 91/Puu/Xviii/2020.” Jurnal Ilmiah Kebijakan

Hukum 16 (2): 341–62. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.341-362.

Sopiani, and Zainal Mubaroq. 2020. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 17 (2): 146–53.

Widiati, Ekawestri Prajwalita. 2018. “EFFICIENT PUBLIC PARTICIPATION IN THE LOCAL LAW-MAKING

PROCESS.” Yuridika 33 (3): 389–401. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914.

Yonas Bo’a, Fais. 2017. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Konstitusi

(1): 27–49. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk151.

Situs Web

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang.”

Accessed 21 August 2023. https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4.

Marina Apgar. “What Is Participation?” accessed 18 August 2023. https://www.eldis.org/keyissues/whatparticipation.

Putra, Antoni. 2023. “KUHP, Uji ‘Checklist’, Dan Jaminan Partisipasi Masyarakat.” Pusat Studi Hukum Dan

Kebijakan Indonesia (PSHK). 2023. https://pshk.or.id/blog-id/kuhp-uji-checklist-dan-jaminanpartisipasi-

masyarakat/.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran

Negara 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, LL SETNEG: 51 Halaman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2022/Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 681.