Penataan Prosedur Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia: Studi Atas Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Abstract
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan produk hukum yang ditujukan guna mengatasi permasalahan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, penetapan perppu harus tertib prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang berkepastian guna menciptakan tertib hukum. Penelitian ini mencoba meneliti terkait keabsahan penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023; dan memberikan gagasan penataan terhadap prosedur penetapan perppu menjadi UU. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal yang dielaborasi dengan metode Reform-Oriented Research, penelitian ini menemukan bahwa penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023 tidak memiliki keabsahan. Namun, hal ini disebabkan pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang tidak berkepastian. Ketidakjelasan dalam menakar “hal ihwal kegentingan memaksa”, interpelasi atas makna “persidangan yang berikut”, dan tidak dibatasinya materi muatan suatu perppu. Puncaknya, penulis menggagas penataan prosedur penetapan perppu menjadi UU melalui (i) mengatur “hal ihwal kegentingan memaksa” secara normatif dalam UU P3; (ii) membatasi makna “persidangan yang berikut” secara ketat; dan membatasi materi muatan suatu perppu. Penataan prosedur tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum agar tercipta tertib hukum dalam penetapan perppu menjadi UU.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
A’an Effendi, Dyah Octorina Susanti dan Rahmadi Indra Tektona. Penelitian Hukum Doktrinal, 2019.
Adam Muhshi dalam Willa Wahyuni, “Mengenal Konsep Keabsahan Presumptio Iustae Causa”, (2023),
Hukum Online.com. Diakses tanggal 17 Maret 2024,
mengenal-konsep-keabsahan-asas-presumptio-iustae-causa-lt64c256f303078/>.
Ady Thea Da, “Akademisi Ini Beberkan 3 Kejanggalan Perppu Cipta Kerja”, (2023), Hukum Online.Com.
Diakses Tanggal 28 Desember 2023, Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Akademisi-Ini-
Beberkan-3-Kejanggalan-Perppu-Cipta-Kerja-Lt63d8ad6ad9e75/?Page=3.
Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. “Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam
Menghadapi Pandemi Covid-19.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2 (2020): 423. https://doi.
org/10.21143/jhp.vol50.no2.2585.
Anggono, Bayu Dwi. “Jalan Terjal Perbaikan UU Cipta Kerja.” (2023). Kompas, Diakses tanggal 29 Desember
, .
Aryani, Nyoman Mas, Ayu Putu Laksmi Danyathi, and Bagus Hermanto. “Quo Vadis Protection of The Basic
Rights of Indonesian Workers: Highlighting The Omnibus Legislation and Job Creation Law.” Pandecta
Research Law Journal 17, no. 1 (2022): 104–20. https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.34948.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
———. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Cetakan ke. Jakarta: Konstitusi
Press, 2006.
Bayu Dwi Anggono. Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
Denny Indrayana, “Perppu Ciptaker, Pelanggaran Konstitusi Berjamaah, dan Ancaman Pemilu 2024”,
(2023), Integity Law Firm, Diakses tanggal 29 Desember 2023,
indonesia/2023/03/21/perppu-ciptaker-pelanggaran-konstitusi-berjamaah-dan-ancaman-
pemilu-2024/>.
Desmon, Andi. “Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” Krtha
Bhayangkara 15, no. 2 (2021): 309–18. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826.
Febriansyah, Reza Fikri. “Eksistensi Dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara
Republik Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009): 667–82. https://e-jurnal.peraturan.
go.id/index.php/jli/article/view/338.
Foekh, Daniel Yusmic P. Perppu Dalam Teori Dan Praktik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
Francisco Budi Hardiman. Filsafat Fragmentaris. PT. Kanisius, 2007.
Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. “Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif
Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia.” Arena Hukum 15, no. 3 (2022): 582–609. https://doi.
org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.7.
Hartono. “Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” 4, no. July (2020): 1–23.
Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir, Nia, and Arfai Arfai. “Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan
Perundang-Undangan Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2022.” Limbago: Journal of Constitutional Law 2,
no. 3 (2022): 361–77. https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20041.
Herman Sihombing. Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1996.
Hsb, Ali Marwan. “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ( Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of
Law).” Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 14 N0 (2017): 114.
Hutchinson, Thomas. Researching and Writing in Law. Thomas Lawbook Co, 2006.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, 2013.
Mike McConvilleMike, ed. Research Methods For Law. Edinburgh University Press, 2017.
Moza Dela Funika, Aryo Akbar Aryo, and Asri Muhammad Saleh Asri. “Tinjauan Yuridis Kedudukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam
Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden.” Jurnal Panorama Hukum 7, no. 2 (2022): 100–109.
https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511.
Roy Marthen Monti. Ilmu Perundang Undangan, 2019.
Sekretariat Negara. Risalah Sidang BPUPKI-PPKU-UUD1945, 1945.
Setyawan, Vincentius Patria. “Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Justitia et Pax 37, no. 1
(2021): 127–46. https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276.
Suhariyanto, Didik. “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Problems of the Determination of
Country Conditions in Emergency in the Legal System In.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021):
–207.
Sumodiningrat, Aprilian. “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap
Perppu Cipta Kerja.” Constitution Journal 2, no. 1 (2023): 59–84. https://doi.org/10.35719/
constitution.v2i1.50.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 2007.
Titi Anggraini, “Anomali Hukum Perppu Pemilu”, (2023), Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



