Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingna
Abstract
Indonesia bukan sebagai negara penerima pengungsi dan pencari suaka, namun Indonesia memiliki regulasi untuk mengakomodir dalam hal penanganan dan pengawasan pengungsi yang tercantum di dalam Perpres No. 125/2016. Berdasarkan peraturan tersebut penambahan jumlah pengungsi di wilayah negara Indonesia semakin banyak, sehingga tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit menjadi berat. Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki masalah besar diantaranya pemahaman dari sisi legalitas dan konsep Kedaulatan Negara; kendala yang akan dialami dalam memberikan kontribusi sebagai Negara Transit untuk membantu mengatur ketertiban dalam bingkai kemanusiaan sesuai dengan Hukum Indonesia; sejauhmana peran Indonesia sebagai Negara Transit dalam penanganan pengungsi dari Rohingna, tanggung jawab Indonesia sebagai Negara Singgah atau Transit dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dalam prinsip kedaulatan negara dan yuridiksinya. Untuk menganalisis dan menjawab masalah penelitian ini menggunakan metode penulisan Legal Reasearch dan Library reasearch, karena penulisan ini melihat kaidah peraturanperundang-undangan Nasional dan Internasional, dengan menyandingkan sumber-sumber kepustakaan yang mendukung konsep-konsep hukum dan kedaulatan negara serta Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan masalah yang disajikan. Sehingga didapatkan kesimpulan analisis yang tepat, yaitu terkait dengan hal tersebut menjadi sangat penting di rekonstruksikan mengenai pengaturan penanganan pencari suaka dan pengungsi dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga isu pengungsi harus ditempatkan dalam penegakan kedaulatannya, dan mekanisme penanganannya harus disesuaikan dengan regulasi serta kebijakan Indonesia yang sesuai kedaulatan serta Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
Kata Kunci: Pengungsi, Kedaulatan Negara, Hak Asasi ManusiaKeywords
Full Text:
PDFReferences
Syahrin, M Alvi. “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” Checkpoint. Depok: Akademi Imigrasi, 2015.
M. Iman Santoso. Perspektif Imigrasi Dalam United National Convention Againts Tansnatoinal Organized Crime. Cet. 1, Jakarta: Perumpercetakan Negara RI, 2007.
Starke, JG. Introduction to International Law, Tenth Edition, Bambang Iriana Djajaatmadja (Terj.) Jakarta: Sinar Grafika.
Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, Hukum Internasional-Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 1999.
Schahter, Oscar. International Law in Theory and Practise, Martinus Nijhoff Publisher. 1991.
Syamsumardian, Lisda. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Brawijaya.
Bakry, Umar Suryadi. Dasar-dasar hubungan internasional, Bekasi Utara: Kencana, 2017.
UNHCR Indonesia, dalam Siciliya Mardian Yo‘el, Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Journal Diversi, Vol. 2, No. 2, September (2016), Available online http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia.
Suyastri, Febrima. Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR, Frequency of International Relations March, Vol 2 (1).
Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni (2003).
Santoso, Iman. Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Ardwisastra, Yudha Bhakti. Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Bandung: Alumni. 1999.



