Quo Vadis Peraturan Desa: Kedudukan Dan Legitimasinya Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Moch. Marsa Taufiqurrohman, Mohammad Rafi Al Farizy

Abstract

Tidak adanya legitimasi hierarki perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011), membuat Peraturan Desa berada pada posisi dilematis. Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 yang mencantumkan regulasi pada tataran Desa dengan sebutan “peraturan yang ditetapkan oleh …. Kepala Desa,…” justru menimbulkan kekaburan hukum, sebab Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Desa. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 6/2014) menyangkal ketiadaan Peraturan Desa di dalam 12/2011 dengan mengakui Peraturan Desa sebagai bagian dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertentangan norma di antara kedua undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan metode reform oriented research, artikel ini hendak mengkaji kedudukan perаturаn desа dаlаm hierarki perаturаn perundаng-undаngаn dan merefleksikan formulasi kedudukan peraturan desa ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Artikel ini berkesimpulan bahwa sebagai suatu sistem, tentunya harus terdiri dari beberapa elemen seperti norma hukum yang tersusun secara hierarkis. Maka, Peraturan Desa dalam hal ini, dapat berada pada salah satu jenjang norma hukum yang hierarkis. Peraturan Desa sebagai produk hukum pemerintahan desa menjadi suatu norma hukum yang berlaku dan tidak dapat dilepaskan dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keywords

Peraturan Desa; Regulasi; Legitimasi; Hierarki; Peraturan Perundang-Undangan

References

Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. 2019. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Ani Sri Rahayu. 2022. Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika.

Ayon Diniyanto. 2022. “Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 3.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional RI.

Bagir Manan, 1994. Hubungan Antara Pusat dengan Daerah Menurut UUD 1945. Bandung: Sinar Harapan.

Deni Jaya Saputra. 2020. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” Eksekusi 2, no. 1.

Denys Lombard. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya 1: Batas-Batas Pembaratan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dodi Jaya Wardana. 2020. “Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Justiciabelen 2, no. 1.

Elisabeth Lenny Marit dkk. 2021. Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Erga Yuhandra. 2016. “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan).” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2.

Faiz Albar Nasution dan Zakaria Taher. 2020. “Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang.” Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora 4, no. 2.

Frans Husken. 1998, Masyarakat Desa dalam Perubahan Sosial di Jawa tahun 1830-1980. Jakarta: PT Dramedia Widiasarana Indonesia.

Hariawan Bihamding. 2019. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa. Yogyakarta: Deepublish.

HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desа: Merupаkаn Otonomi yаng Аsli, Bulаt, dаn Utuh. Jakarta: Rajawali Press.

I Gde Pantja Astawa. 2013. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia.Bandung: Alumni.

Ike Wanusmawatie dan Mochamad Chazienul Ulum. 2021. Dinamika Per (desa) an: Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Jimly Asshiddiqie. 2019. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Kadek Wijayato, Lusiana Margareth Tijow, dan Fence M. Wantu. 2020. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional.” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 4, no. 2.

Lia Sartika Putri. 2018. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation).” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2.

Melva Fitri Sialagan, Ismail Ismail, dan Zaid Afif. 2020. “Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelengaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa.” Jurnal Pionir 6, no. 1.

Moch Marsa Taufiqurrohman, Bima Rico Pambudi, dan Mohammad Ircham Maulana. 2023. “Recall Election: Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu.” Majalah Hukum Nasional 53, no. 1.

Moch. Marsa Taufiqurrohman dkk. 2021. “The Use of Necessitas Non Habet Legem and Wederspanningheid in Law Enforcement for Covid-19 Vaccination in Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 4.

Moch. Marsa Taufiqurrohman dan Muhamad Ghifari Fardhana Bahar. 2023. “Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Regulasi FIFA di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no.3.

Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, dan A’an Efendi. 2022. “Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.” Jurnal Konstitusi 18, no. 30.

Moch. Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia. 2021. “Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1.

Moh. Fadi, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. 2011. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to Good Village Governance). Malang: UB Press.

Muhamad Mu’iz Raharjo. 2021. Kepemimpinan Kepala Desa. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Syirazi Neyasyah. 2019. “Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” University of Bengkulu Law Journal 4, no. 1.

Nata Irawan. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Natabaya H.A.S. 2006. Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.

Ni’matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa “Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi.” Malang: Setara Press.

Ni’matul Huda. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan.” Yogyakarta: FH UII Press.

Nyimas Latifah Letty Aziz. 2016. “Otonomi desa dan efektivitas dana desa.” Jurnal Penelitian Politik 13, no. 2.

Putera Astomo. 2018. “Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan.” Jurnal Konstitusi 15, no. 2.

R. Yando Zakaria. 2000. Abih Tandeh: Mayarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Jakarta: ELSAM.

Riant Nugroho dan Firre An Suprapto. 2021. Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rizki Putra, Moch. Marsa Taufiqurrohman, dan Bima Rico Pambudi. 2022. “Governing The Ombudsman As An Independent State Institution In The Constitution: An Attempt To Strengthen Public Service Supervision In Indonesia”. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, no. 2.

Rudy. 2013. Konstitusionаlisme Indonesiа. Bаndаr Lаmpung: PKKPUU Fаkultаs Hukum Universitаs Lаmpung.

Sakinah Nadir. 1992. “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,”Jurnal Politik Profetik 1, no. 1 (2013).

Selo Soemardjan, “Otonomi Desa: Apa Itu?.” Jurnal Ilmu-ilmu Sosial 1, no. 2.

Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring. 2016. “Peran BPD dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.” JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) 4, no. 2.

Utang Rosidin. 2019. “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1.

Wing Hong Chui dan Mike McConville. 2007. Research Methods for Law, vol. 104. Edinburgh: University Press Edinburgh.