Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut di mana ketika PP tersebut berlaku, keberlakuannya dinilai rapuh karena tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011), di mana banyak masyarakat pesisir tidak dimintakan pertimbangan pada saat proses penyusunan PP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertama, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menurut UU No.12/2011. Kedua, batas maritim wilayah Indonesia yang perlu dipertimbangkan mengingat hasil sedimentasi melintasi batas negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, UU No. 12/2011 hanya memenuhi sebagian asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna karena masyarakat terdampak sama sekali tidak dilibatkan dalam pembentukan PP No. 26/2023. Kedua, Singapura tidak bisa melakukan klaim wilayah hasil reklamasi yang telah dilakukannya karena berdasarkan Pasal 60 ayat (8) UNCLOS 1982, pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, bahkan kehadirannya juga tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Akbar, M. Farian. “Analysis of the Impact of Singapore Reclamation on International Maritime Boundaries
Delimitation.” Jurnal Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.
AR, Wisnu Yudha. “Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia
- Singapura.” Global Strategis 1, no. 2 (2007): 120–37.
Arliman, Laurensius. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk
Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” Jurnal Politik Pemerintahan 10, no. 1 (2017): 66.
Arsana, I Made. “Ekspor Pasir, Reklamasi Dan Ancaman Batas Maritim.” Kompas.Id, June 6, 2023.
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/05/ekspor-pasir-reklamasi-dan-ancaman-batasmaritim?
open_from=Baca_Nanti_Page. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.
Budianto, Yosep. “Penambangan Pasir Laut Mengancam Kelestarian Lingkungan.” Kompas.Id, June 6,
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/06/06/penambangan-pasir-laut-mengancamkelestarian-
lingkungan?open_from=Search_Result_Page. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024
Cahyaningsih, Diana Tantri. “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot.” Rechtsvinding, March 27,
https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=293. Diakses pada tanggal 10 Januari
Caren, Navalia. Ekspor Pasir Laut: Ancaman Atau Keberuntungan? LK FHUI. n.d. Accessed September 7,
https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/.
Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
Fajarlie, Nadia Intan. “Lemhanas Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Atasi Masalah Sedimentasi Yang Ganggu
Pelayaran.” Kompas.Com, June 15, 2023. https://www.kompas.tv/nasional/416325/lemhanassebut-
aturan-ekspor-pasir-laut-atasi-masalah-sedimentasi-yang-ganggu-pelayaran. Diakses pada
tanggal 11 Januari 2024.
GESAMP. CG 5: Sand and Gravel Mining in the Marine Environment - New Insights on a Growing Enviromental
Problem. GESAMP 46/7/4. International Maritime Organizaztion, 2019.
Grahadyarini, BM Lukita. “Aturan Pasir Laut Berpotensi Tumpang Tindih.” Kompas.Id, June 13, 2023.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/13/aturan-pasir-laut-berpotensi-tumpangtindih.
Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
Grahadyarini, BM Lukita. “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Dinilai Rapuh.” Kompas.Id, June 3, 2023. https://
www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/03/kebijakan-ekspor-pasir-laut-dinilai-rapuh?open_
from=Search_Result_Page. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024.
Grahadyarini, BM Lukita. “Partisipasi Publik Diabaikan Dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut.” Kompas.Id, Mei
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan. Diakses
pada tanggal 10 Januari 2024.
Hamidah, Luluk Nur. “Luluk Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut.”
Parlementaria DPR RI, June 8, 2023. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44914/t/Luluk%20
Minta%20Pemerintah%20Tak%20Sembrono%20Buka%20Larangan%20Ekspor%20Pasir%20
Laut.
Handoyo, B. Hestu Cipto. Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, 5th Ed. 5th ed. Cahaya
Atma Pustaka, 2018.
Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-
Undang Cipta Kerja.” Jurnal Konstitusi 18, no. 4 (2021): 787.
Indonesia, BBC News. Mengapa Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ditolak Pegiat Lingkungan Dan Negara Mana
Yang Diuntungkan? Mei 2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o. Diakses
pada tanggal 10 Januari 2024.
Indonesia Ocean Justice Initiative. Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Kertas Kebijakan. Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023.
Koninck, Rodolphe De, and Marc Girard. Singapores Permanen Territorial Revolution: Fifty Years in Fifty
Maps. NUS Press, 2017.
Kurnia, Kana. “Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (2023).
Lema, Yohanis Fransiskus. “Minim Partisipasi Publik, Penyusunan PP Ekspor Pasir Laut Dinilai Tidak
Transparan.” Parlementaria DPR RI, June 7, 2023. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44883/t/
Minim%20Partisipasi%20Publik,%20Penyusunan%20PP%20Ekspor%20Pasir%20Laut%20%20
Dinilai%20Tidak%20Transparan.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia
Dan Republik SIngapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur
Selat Singapura (2015).
Nurmawati, Made. Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. IGMW Atmaja:
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
Ocean Health Index. Global Score. n.d. Accessed January 7, 2024. https://oceanhealthindex.org/regions/
indonesia/.
Pertiwi, Arni Nur Sukma, Hardi Alunaza SD, and Adityo Darmawan Sudagung. “Dampak Reklamasi Pantai
Singapura Terhadap Batas Laut Dan Kedaulatan Wilayah Indonesia-Singapura.” Jurnal Asia Pasific
Studies 2, no. 2 (2018): 132–43.
Purwaka, Tommy Hendra. “Peluang Menurut UNCLOS Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka
Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura.” Skripsi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2014.
Safrina. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Aceh.” Jurnal Hukum Lingkungan 2,
no. 1 (2015): 32.
Salim, Andreas Aditya. “Perspektif Hukum Pemanfaatan (Sedimentasi) Pasir Laut.” Kompas.Id, June 17, 2023.
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/16/perspektif-hukum-pemanfaatan-sedimentasipasir-
laut. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024.
Sari, Dwi Lestari Indah. “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 18, no.
(2023): 406–23.
Seidman, Robert B, and Nalin Abeyserkere Seidman. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam
Perubahan Masyarakat Yang Demokratis. Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, 2001.
Setiawan, Verda Nano. “Nah Lho! Menteri ESDM Sebut Pasir Laut Harusnya Tak Diekspor.” CNBC Indonesia,
June 14, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230614080424-4-445700/nah-lhomenteri-
esdm-sebut-pasir-laut-harusnya-tak-diekspor. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024.
Sidharta, Bernard Arief. Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis Yang
Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Genta Publishing, 2013.
Sirajuddin, Fatkhuroman, and Zulkarnain. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif. In-Trans
Publishing, 2006.
Sitohang, Japanton, and Emilia Yustiningrum. Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Dengan Malaysia
Dan Singapura. 1st ed. Graha Ilmu, 2016.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya. Kanisius,
Sulistyowati, Retno. “Ada Apa Di Balik Aturan Pasir Laut.” Tempo, June 11, 2023. https://majalah.tempo.
co/read/laporan-utama/169043/aturan-penambangan-pasir-laut. Diakses pada tanggal 9 Januari
Teresia, Ananda, and Bernadette Christina. “Boon for Singapore as Indonesia Scraps Ban on Sea Sand
Exports.” Reuters, May 29, 2023. https://www.reuters.com/markets/asia/boon-singaporeindonesia-
scraps-ban-sea-sand-exports-2023-05-29/. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024
Wulandari, Nur Ainun. “Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan
Spermonde Sulawesi Selatan.” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.



