POLITIK HUKUM RESTRUKTURISASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH PASCA REFORMASI (SEKILAS TANGGAPAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah, Rozali.2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Hartono, Sunaryati. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni
Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta: Rineka Cipta
MD, Mahfud. 2010. Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada
------------------.2009. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni
Tutik, Titik Triwulan. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Wahjono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta
--------------------. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991
Website
http://musri-nauli.blogspot.co.id/2016/07/bandul-politik-lokal-paska-uu-no-23.html diakses tanggal 19 September 2016.
www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/rakerkesna-gel2-016/kemendagri.pdf diakses tanggal 28 September 2016.



