Ius Constituendum Legislasi: Politik Hukum Pengaturan Fast-Track Legislastion untuk Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia

Nur Aji Pratama

Abstract

Konsekuensi sebagai negara hukum mengharuskan seluruh kegiatan agenda ketatanegaraan diatur oleh undang-undang. Termasuk dalam hal ini pembentukan undang-undang dengan konsep fast-track legislation. Praktisnya, pembentukan undang-undang dengan fast-track legislation sudah sering ditemui dalam ketatanegaraan Indonesia. Masalah utamanya adalah ketika undang-undang yang dilahirkan banyak menimbulkan kontroversi dan resistensi dari masyarakat dan bahkan berpotensi melahirkan gejala autocratic legalism. Penelitian ini fokus pada masalah; 1) bagaimana konseptualisasi fast-track legislation dan implikasinya pada legislasi Indonesia?; 2) bagaimana politik hukum pengaturan fast-track legislation untuk mencegah autocratic legalism di Indonesia?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori legisprudensi yang dikenalkan oleh Luc J. Wintgens. Teori ini fokus pada konsep pembentukan undang-undang yang menekankan rasionalitas legislasi dalam teori dan praktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum eksploratif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan terkait dengan politik hukum pengaturan fast-track legislation untuk mencegah autocratic legalism di Indonesia. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1) fast-track legislation seharusnya diatur dalam sistem hukum Indonesia dan dikonseptualisakan sebagai pembentukan undang-undang dengan prosedural khusus. Fast-track legislation berimplikasi menciptakan tirani legislasi sehingga melahirkan gejala yuristokrasi dan autocratic legalism serta menurunkan kualitas partisipasi publik; 2) Fast-track legislation harus di atur dengan pasti dengan menguatkan pengaturan level partisipasi publik dan pengaturan periodic review.

Keywords

politik hukum, legislasi, teori legisprudensi

Full Text:

PDF

References

Aryanto, Bayu Susi Dwi Harijanti, dan Mei Susanto. 2021. “Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, no. 2: 187-205.

Arsil, Fitra. 2018. “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengauran dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48, no. 1: 1-21

Arie, Marthen. 2016. “An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation,” Hasanuddin Law Review, vol. 2,no. 3: 376.

Anjarsari, Lulu. 2020. “Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK Dipertanyakan”. Majalah Konstitusi, nomor 160.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. “Yuristocracy and Tyranny of Legislation”, Chapter Two pada “Indonesia Law: 1st Semester Review And Semester To Come Some Of The Major Developments In 2021, And A Selection Of Key Changes That We Anticipate Over The Coming Year”, Jakarta: Kolegium Juris Institute.

Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, no. 1: 129-134

Christoper M, Davis. 2015. “Expedited or “Fast-track” Legislative Procedures”, Congressional Research Service.

Cali, Basak. 2021. “Autocratic Strategies and the European Court of Human Rights,” European Convention on Human Rights Law Review, vol. 2, no. 1 (2021): 12. https://doi.org/10.1163/26663236-bja10015

Fitryantica Agnes dan Regy Hermawan. 2022. “Fast-Track Legislation Mechanism As An Alternative To The Formation of Legislation in Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 16, no. 2: 423-432.

Gava, Roy Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini. 2020. “Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parlianment’s Influence on Law-making with Text Reuse”, European Journal of Political Research, Vol. 60, no. 1: 175-198.

Hirschl, Ran. 2006. “Toward Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism”, Internal Journal of Constitutional Law, vol. 4, no 3: 581-586. https://doi.org/10.1093/icon/mol020

Hadinatha, Miftah Faried. 2022. “Peran Mahkamah Konstitusi mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, vol. 19, no 4: 741-765 DOI: https://doi.org/10.31078/jk1941

Huda, Ni’matul. 2023. Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Jakarta; Sinar Grafika.

Irianto. Sulistiyowati. 2020. “Pendidikan Hukum untuk Masa Depan Indonesia: Sebuah Catatan Kritis,” Makalah pada Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ke-74, Yogyakarta.

Lailam, Tanto. 2021. “Problem dan Solusi Penataan Checks and Balancess System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia”, Negara Hukum, vol. 12, no 1: 123-142.

Mashabi, Sania, dan Diamanty Meiliana. 2021. “Kontroversi Pembentukan Undang-Undang dan Bertambahnya Pengujian di MK”, Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/08092621/kontroversi-pembentukan-undang-undang-dan-bertambahnya-pengujian-di-mk

Mochtar, Zainal Arifin. 2020. “Elegi Hukum dan Pemerintahan”, Media Indonesia, diakses 20 September 2023, https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan

Mochtar, Zainal Arifin dan Idul Rishan. 2022. “Autocratic Legalism: the Making of Indonesia Omnibus Law”, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 11, no, 1: 31-35

Mochtar, Zainal Arifin. 2022. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang. Yogyakarta: Buku Mojok Grup.

Miladmahesi, Rosita, dkk, 2023. “The Possibility of the Implementation of Fast-track Legislation in Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, vol. 10, no. 1: 101-121. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a6

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram University Press.

Putri, Cantika Adinda. 2023. DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 Kali Rapat, DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 Kali Rapat (cnbcindonesia.com), (diakses pada 03 Maret 2023).

Prasetyo, Yogi. 2023. “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 20, no. 2: 29-43.

Pratiwi, Dian Kus, Muhammad Addi Fauzani, dan Ahmad Ilham Wibowo. 2022. “Potensi Pengaturan dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat di Indonesia (Studi terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 19, no. 4: 502-517.

Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. 2022. Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UGM Press.

Rishan, Idul. 2022. “Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi”, Undang: Jurnal Hukum, vol. 5, no. 1.: 43-67.

Scheppele, Kim Lane. 2018. “Autocratic Legalism”, The University of Chicago Law Review, Vol. 85, No. 2: 545.

Sumardjono, Maria SW. 2019. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saputra, Asri Rezki. 2022. “Problematika Fast-Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. Abstrak Skrispi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sopiani dan Zainal Mubaroq. 2020. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 17, no. 2: 146-153.

Seidman, Ann, Robbert B. Seidman, dan Nalin Abeyeserkere. 2001. Penyusunan RUU dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis. Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Sherry R. Arnstein. 1969. “A Leader of Cityzen Participation”, Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no 4: 216-224.

Susanti, Bivitri. “Masa Depan Demokrasi Kita: Membaca Situasi Politik dan Hukum Indonesia” dalam Webinar. Lihat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee (diakses pada 03 Maret 2023).

Sweet, Alec Stone. 2000. Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe, Oxford: Oxford University Press.. https://doi.org/10.1093/0198297718.001.0001

Tim PSHK FH UII. 2022. Daya Lenting Konstitusi; Teori, Konsep dan Praktisnya dalam UUD NRI 1945. Yogyakarta: PSHK FH UII.

The Institute for Government UK. 2020. “Fast-tracked Legislation/Emergency Legislation”.

Wegmann, Simone. 2020. “Policy-Making Power of Opposition Players: A Comparative Institutional Perspective”, The Journal of Legislative Studies, vol. 28, no 1: 1-25 http://dx.doi.org/10.1080/13572334.2020.1843233

Wintgens, Luc J. 2012. Legisprudence: Practical Reason in Legislation London: Ashgate Publishing Limited.

Yani, Ahmad. 2022. “Periodic Review Terhadap Undang-Undang untuk Mewujudkan Good Legislation”, Jurnal Civic Hukum, vol. 7, no. 2: 138-147.

Zein, Yahya Ahmad. 2019. “Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangandi Luar Hirarki Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Jakarta.