Problematika Pendelegasian Pengaturan Undang-Undang terhadap Peraturan Daerah: Studi Kasus Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 3 Daerah

Muhammad Hamzah Al Faruq, Garuda Era Ruhpinesthi, Muhammad Anugerah Perdana

Abstract

Abstract There are quite significant regulatory changes regarding Regional Levy and Taxes after Law 1/2022. In this case,there was a closing provision which stated that existing regional regulations will be ineffective after two years since the new Law was issued. This research is aimed at answering  research question, namely how are theproblems caused by non-detailed closing provisions in theprocess of forming Regional Regulations regarding Regional Taxes at the provincial and regency/municipal levels? This research is anempirical-normative juridical research that analyzes primary data and secondary data. The results of this study indicate that there are eight problems arising from the issue of closing provisions in the regions, namely i) the unpreparedness of the data, ii) the immaturity of the NA content, iii) there are several content materials that cannot be regulated because they are waiting for higher regulations that have not yet been issued, iv) unclear meaning of regional potential, v) regional regulation draft does not regulate all content in Government Regulation 35/2023, vi) lack of community representation, vii) lack of regional potential research, and viii) inter-regional gaps regarding knowledge of regional apparatus regarding the implementation of PDRD in practice.

Keywords: closingprovision, localtaxesandcharges, regional regulations

Abstrak

Terdapat perubahan pengaturan yang cukup signifikan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasca Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Dalam hal ini, terdapat ketentuan penutupbahwa peraturan daerah eksisting tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berlaku dua tahun pasca sahnya undang-undang. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab suatu rumusan masalah yaitu bagaimana problematika yang ditimbulkan oleh ketentuan penutup yang tidak rinci dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota?  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris yang menganalisis data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat delapan problematika yang timbul atas masalah ketentuan penutup tersebut di daerah, yaitu i) ketidaksiapan data, ii) tidak matangnya muatan NA, iii) terdapat beberapa materi muatan yang belum bisa diatur karena menunggu peraturan yang lebih tinggi yang belum keluar, iv) ketidakjelasan makna potensi daerah, v) Raperda tidak mengatur semua muatan dalam PP 35/2023, vi) minimnya representasi masyarakat, vii) minimnya kajian potensi, dan viii) kesenjangan antardaerah mengenai pengetahuan perangkat daerah terhadap pelaksanaan PDRD di lapangan.

Kata Kunci: pajak dan retribusi daerah, peraturan daerah, ketentuan penutup

Keywords

Kata Kunci: pajak dan retribusi daerah, peraturan daerah, ketentuan penutup

Full Text:

PDF

References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021, Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020, Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Laporan Akhir Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022-2027.” Yogyakarta, 2022.

Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2017-2022.” Kabupaten Teluk Bintuni, 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Derah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Data Angkutan Umum Aplikasi Dataku.” Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa, 2023. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/285-angkutan-umum.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. “Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.” Youtube.com, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=y4B1KdUUDzk

Elsye, Rosmery. Desentralisasi Fiskal. Bandung: Alqa Print, 2013.

Faralita, Ergina. “Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.” Wasaka Hukum 10, no. 2337 (2022): 97–122.

Hidir, Achmad; Zunaidi, Arif; Petrus Pattiasina, Jacob ”Understanding Human Resources Management Strategy in Implementing Good Governance Practice: What Research Evidence Say“ International Research Journal of Management, IT & Social Science, Vol.7, No.3, Mei 2021, hal: 265-273.

Hasil diskusi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2023 di Kota Yogyakarta.

Hasil Focus Group Discussion dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 2023 di Kota Yogyakarta.

Hasil Focus Group Discussion dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan, dan satuan unit lainnya) di Kantor Bupati Teluk Wondama pada tanggal 27 Juli 2023 di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama.

Hasil Focus Group Discussion dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan, dan satuan unit lainnya) di Kantor Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, pada tanggal 2 Agustus 2023 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Hasil Forum Group Discussion dengan Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan, dan satuan unit lainnya) di Samsat Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 2023 di Kota Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah tanggal 2 Agustus 2023 di Kabupaten Teluk Wondama.

Hasil wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2023 di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 20 Juni 2023 di Kabupaten Teluk Bintuni

Hasil wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten teluk Bintuni, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten teluk Bintuni pada tanggal 17 Februari 2023 di Kota Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2023 di Kota Yogyakarta.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State: Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif). Jakarta: Rindi Press, 1995, h.125;

Madril, Oce. Executive Review Sebagai Upaya Penataan Regulasi, dalam Biro Pengkajian MPR (Ed). Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah, (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat), 2017, h. 168.

Limurti, Dewi Fortuna. “Justice in the Income Tax Collection on Sale-Purchase.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2022): 31–46. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2271.

Maryam, Neneng Siti, ”Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik” Jurnal Ilmu Politik, Vol.IV, No.1, 2017, Hal:1-18.

Mukhlis, Maulana, and Syarief Makhya. “Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekeran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Dan Mesji Lampung).” CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 2 (2019): 147. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.52.

Mustaqiem, H. Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h.27.

Nashrullah, Jauhar. “Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD.” Primagraha Law Review 1, no. 1 (2023): 39–56. https://jurnal.upg.ac.id/index.php/primagrahalawreview/article/view/358/353.