Penguatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Bersifat Mengatur Dan Berlaku Umum Guna Mencegah Krisis Konstitusional: Tinjauan Sejarah Ketatanegaraan
Abstract
Penelitian ini membahas Dinamika dan Praktik Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang bersifat mengatur dan berlaku umum yang Berfungsi Mencegah Krisis Konstitusional di Indonesia Dalam Kurun Waktu 1965-2001; Membahas Original Intent Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3); dan memberikan Konsep Penguatan TAP MPR yang bersifat mengatur dan berlaku umum tersebut. Hasil Penelitian ini: Pertama, Dari Tahun 1965 Sampai 2001, TAP MPR yang bersifat mengatur dan berlaku umum berhasil mengantisipasi krisis konstitusional di Indonesia. Kedua, Penempatan TAP MPR Dalam UU P3 dimaksudkan sebagai langkah menghindari terjadinya kekosongan hukum mengingat sejauh ini masih terdapat TAP MPR yang penting untuk dipertahankan sebagai dasar yuridis penyelenggaraan Negara. Ketiga, Konsep Penguatan TAP MPR yang bersifat mengatur dan berlaku umum, yaitu: Revisi UU P3, Pembatasan Materi Muatan TAP MPR, Menjadikan TAP MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan Tidak Tertulis dan Memberikan Kewenangan MK menguji TAP MPR Terhadap Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, dan konseptual.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A.M. Fatwa. Dari Cipinang Ke Senayan: Catatan Gerakan Reformasi Dan Aktivitas Legislatif Hingga ST MPR 2002. Jakarta: Penerbit INTRANS, 2003.
A Hamid S Attamimi. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV.” Universitas Indonesia, 1990.
A Makmur Makka. Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru: 12 Jam Sebelum Soeharto Mundur. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.
Aan Eko Widiarto. “Pengaruh Politik Hukum Pengaturan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tertib Hukum Di Indonesia.” Universitas Padjadjaran, 2017.
Abdul Ghoffar. Perbandingan Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden: Perbandingan Dengan 15 Negara Di Dunia. Depok: Rajagrafindo Persada, 2022.
Abdul Haris Nasution. Kekaryaan ABRI. Jakarta: Seruling Masa, 1971.
———. Sedjarah Perdjuangan Nasional Indonesia. Jakarta: Mega Book Store, 1966.
Abdul Latif. “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK.” Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2010): 62.
Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Achmad Wisnu Adi. Kudeta Supersemar: Penyerahan Atau Perampasan Kekuasaan? Yogyakarta: Penerbit Garasi House of Book, 2010.
Adriyanto. “Kontroversi Keterlibatan Soeharto Dalam Penumpasan G30S/PKI 1965.” Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah 2, no. 2 (2016): 1.
Ahmad Basarah. Bung Karno, Islam Dan Pancasila. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
Ahmad Gelora Mahardika. “Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi.” Jurnal RechtsVinding 8, no. 1 (2019): 56–57.
Akbar Tandjung. The Golkar Way : Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Ali Rido. “Re-Eksistensi Tap MPR: Potret Dalam Pembahasan Dan Orbit Materi Muatan.” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 2, no. 2 (2022): 184.
Alvin Reinardus. “Ketetapan MPRS No.XXV Tahun 1966 Ditinjau Dari Positivisme Hukum.” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 20, no. 1 (2022): 8.
Araf, Al. Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
Arief Yulianto. Hubungan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orba: Di Tengah Pusaran Demokrasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
Artha Debora Silalahi. Hukum Kedaruratan Dan Pandemi COVID-19 Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2022.
Astim Riyanto. “Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu.” Jurnal Hukum & Pembangunan 39, no. 1 (2009): 132–33.
———. “Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi.” Jurnal Hukum & Pembangunan 44, no. 2 (2015): 203–4.
B. Hestu Cipto Handoyo. Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.
Bacharuddin Jusuf Habibie. Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri, 2006.
Bagir Manan. Konvensi Ketatanegaraan. Bandung: Armico, 1987.
Bagus Hermanto et.al. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 260.
Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
Bambang Widjojanto et.al (Ed). Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen. Jakarta: Sinar Harapan, 2002.
Bayu Dwi Anggono. “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila.” Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019): 697.
Dahlan Thaib. “Pemilu Ditinjau Dari Landasan Konstitusional UUD 1945.” UNISIAH XI, no. IV (1991): 27.
Daniel Yusmic P. FoEkh. Perpu Dalam Teori Dan Praktik. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
Desip Trinanda et.al. “Problematika TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Peluang Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 3 (2022): 401–4.
Dian Agung Wicaksono. “Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 10, no. 1 (2013): 170–71.
Donald A. Rumokoy. Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Proses Demokratisasi (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI. Jakarta: Setjen DPR RI, 2001.
Dzhustin Esiobu. “Constitutionalism Within Times of Change: Authority, Society and Democracy.” Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, 2021, 149–50.
Edward Aspinall. Opposing Suharto, Compromise, Resistance and Regime Change In Indonesia. Stanford: Stanford University Press, 2005.
Edward Aspinall and Greg Fealy (Ed). Soeharto’s New Order and Its Legacy Essays In Honour Of Harold Crouch. Canberra: ANU E Press, 2008.
Fransiskus Surdiasis. 10 Tahun Reformasi: Bakti Untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008.
Greg Barton. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: A View From Inside. Sydney: UNSW Press, 2002.
Hamdan Zoelva. Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
———. Pemakzulan Presiden Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Harun Alrasid. Pengisian Jabatan Presiden. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
Hastangka et.al. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” Jurnal Mimbar Hukum 30, no. 2 (2018): 244.
Hayatun Na’imah. “Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.” Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 13, no. 1 (2015): 128.
Hermawan Sulistyo. Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966). Jakarta: Penerbit Pensil 324, 2011.
Hernadi Affandi. “Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur.” Jurnal Hukum POSITUM 1, no. 1 (2016): 48.
Hufron. Pemberhentian Presiden Di Indonesia: Antara Teori Dan Praktik. Surabaya: Laksbang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat “Hufron & Rubaie,” 2018.
I Gede Yusa. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press, 2016.
I Made Aryana Putra Atmaja dan I Nyoman Suyatna. “Politik Hukum Pengaturan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Magister Hukum Udayana 4, no. 2 (2015): 236.
Indah Rizki Aruma Nurjannah et.al. “Megawati Presidential Political In 2001-2004.” Jurnal Historica 2, no. 1 (2018): 53.
Ismail Suny. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
Jimly Asshiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
———. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
———. Teori Hierarki Norma Hukum. Jakarta: Konstitusi Press dan Jimly School of Law and Government, 2020.
Kukuh Komandoko. Krisis Sistem Keuangan Di Indonesia: Precautionary Principle Sebagai Prinsip Norma Hukum Pembangunan. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
Kurdi Mustofa dan A Yani Wahid. Susilo Bambang Yudhoyono Dalam 5 Hari Mandat Maklumat: Demokrasi, Kekuasaan Dan Hati Nurani. Jakarta: Aksara Karunia, 2001.
Lutfil Anshori. “Politik Hukum Judicial Review Ketetapan MPR.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 6, no. 1 (2016): 30–31.
Martha Riananda. “Dinamika Kedudukan TAP MPR Di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 297.
Mary E McCoy. Scandal and Democracy Media Politics In Indonesia. Ithaca and London: Cornel University Press, 2019.
Moh. Mahfud MD. Konstitusi Dan Hukum Konstitusi Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
———. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
———. Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri Di Saat Sulit. Jakarta: LP3ES, 2003.
Mohammad Zamroni. “Mencermati Ekstensialisme Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR): Sebuah Pergulatan Pemikiran.” Jurnal Legislasi Indonesia 10, no. 1 (2013): 98.
Monika Suhayati. “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Negara Hukum 2, no. 2 (2011): 182–83.
MPR RI. Materi Sosialisasi Putusan MPR RI (Ketetapan MPR RI Dan Keputusan MPR RI). Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007.
———. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.
Muchyar Yara. Pengisian Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Nadhillah Ceria Indonesia, 1995.
Muntoha dan Fathul Muin. Politik Hukum Masuknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hirarki Peraturan Perundang.Undangan Pada Undang.Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang.Undangan. Yogyakarta: FH UII, 2015.
Pan Mohamad Faiz (Ed). Serviam: Pengabdian Dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Depok: Murai Kencana, 2021.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945.” Jurnal HAM 12, no. 2 (2021): 227.
———. “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Volkgeist 3, no. 2 (2020): 20.
———. “The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations.” Constitutional Review Journal 4, no. 1 (2018): 150.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al. “Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 20, no. 2 (2023): 325.
R Nazriyah. “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (2017): 41.
Rachmat Susatyo. Pemberontakan PKI Musso Di Madiun. Bandung: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008.
Raden Roro Evitasari Yurika Anggraini dan Ryan Muthiara Wasti. “Optimalisasi Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022): 348.
Rodjil Ghufron. Skandal Politik SI MPR RI 2001. Jakarta: Factual Analysis Forum, 2001.
Saldi Isra. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang Dan Dinamika Konstitusional. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Sulastomo. Hari-Hari Yang Panjang, Transisi Orde Lama Ke Orde Baru: Sebuah Memoir. Jakarta: Kompas, 2008.
Sunarno. “Pemberhentian Presiden Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa.” Jurnal Wacana Hukum IX, no. 2 (2011): 87.
Suwoto Mulyosudarmo. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, 2004.
———. Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoretis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Widayati. “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi.” Jurnal Pembaharuan Hukum III, no. 1 (2016): 134.
Widayati et.al. “Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Media Hukum 21, no. 2 (2014): 272.
Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto. Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia: Kilas Balik Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000, Perubahan UUD 1945, Kekuasaan Kepala Negara Dan Pemerintahan, Maklumat Presiden 28 Mei 2001 Dan Ide Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Yusril Ihza Mahendra. “Penguatan Kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.” Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis Universitas Bangka Belitung 12 April (2023): 18–19.



