Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan, Peralihan, dan Mekanisme Koordinasi
Abstract
Pengundangan merupakan cara pemberitahuan formal kepada masyarakat mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pengundangan dilakukan menteri hukum dan HAM. Akan tetapi, pasca perubahan melalui UU 13/2022, kewenangan tersebut dibagi bersama menteri bidang kesekretariatan negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri perkembangan dan mekanisme koordinasi pengundangan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan. Seluruh data disusun secara kualitatif. Pengaturan kewenangan pengundangan sangat dipengaruhi dinamika ketatanegaraan dan politik hukum pemerintah. Sebelum reformasi, titik berat kewenangan pengundangan pada Kemensetneg karena menggunakan paradigma prosedural dan administratif. Setelahnya, titik berat kewenangan pengundangan pada Kementerian Hukum dan HAM karena menggunakan paradigma substansial. Berlakunya UU 13/2022 yang mengembalikan sebagian kewenangan pengundangan kepada Kemensetneg didominasi oleh faktor politis dan menyebabkan sistem pengelolaan pengundangan menjadi tidak efektif karena fungsi yang sama dilaksanakan oleh dua lembaga berbeda dan proses koordinasi menjadi semakin kompleks. Kewenangan tersebut perlu dikembalikan kepada Kemenkumham dan mempercepat pembentukan lembaga khusus bidang peraturan perundang-undangan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aditya, Nicholas Ryan. 2022. “Kemenkumham-Setneg Saling Debat Soal Ranah Pengundangan, Baleg: Memalukan!.” Kompas. April 13. Diakses Mei 17, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/21014741/Kemenkumham-setneg-saling-debat-soal-ranah-pengundangan-baleg-memalukan.
Anand, Ghansham, and Xavier Nugraha. 2022. “Exit Plan Terhadap Clerical Eror Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable.” Media Iuris 5, No. 2: 213–214. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36402.
Ananda, Putra. 2022. “RUU PPP Kembalikan Penomoran UU Ke Setneg.” Media Indonesia, April 14. Diakses pada Mei 17, 2023. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/486913/ruu-ppp-kembalikan-penomoran-uu-ke-setneg.
Anggono, Bayu Dwi. 2020. “Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 17 (2): 132–133. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.665.
Anggono, Dwi Bayu. 2020. Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jakarta: Konpress.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2017. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Laporan Penelitian. (Jakarta: BPHN).
———. n.d. “Naskah Akademik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Laporan Penelitian. (Jakarta: BPHN). Diakses Mei 20, 2023. https://bphn.go.id/data/documents/na_perbh_uu_10_2004.pdf.
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1: 26. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
Dwiyono. 2009. “Pengaturan Fungsi Dan Kedudukan Legislasi Sekretariat Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Lembaga Eksekutif.” Tesis, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Fitriana, Mia Kusuma. 2015. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara.” Jurnal Legislasi Nasional 12, No. 2: 7. https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403.
Helmi, Nasrul. 2019. “Desain Organisasi Sebagai Jawaban Terhadap Harmonisasi Tugas Dan Fungsi Antar Satuan Kerja Yang Sering Terlupakan,” Mei 23. Diakses Mei 15, 2023. https://www.kemhan.go.id/pusbmn/2019/05/23/desain-organisasi-sebagai-jawaban-terhadap-harmonisasi-tugas-dan-fungsi-antar-satuan-kerja-yang-sering-terlupakan.html.
HR, Ridwan. 2018. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Cet. 14. Depok: Rajawali Pers.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
———. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
______. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
______. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
______. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
______. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.
______. Peraturan Presiden Nomor Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
______. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
______. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
______. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat negara.
Intan, Apriwinda. 2020. “Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 14, No. 2: 149–151. http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.319.
Kurnia, Kana, Andi Budyadjie Pradipta, and Indra Rizqullah Fawwaz. 2023. “Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 20, No. 1: 123–135. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1092.
Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. 2021. Bagaimana Demokrasi Mati: Apa Yang Diungkapkan Sejarah Tentang Masa Depan Kita. Vol. Cet. 5. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Lunbantoruan, Gunardi S.A. 2020. “Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen Di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018).” Jurnal Rechtsvinding 9, No. 3: 410. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9 i3.486.
Marwan HSB, Ali. 2016. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enacment of Law Fiction Theory.” De Jure: Jurnal Penelitian Hukum 16, No. 3: 251–264. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264.
Redi, Ahmad. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2019. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Edisi 1, Cet. 19. Depok: Rajawali Pers.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Kanisius.
Sopiani, and Zainal Mubaroq. 2020. “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 2: 150–152. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623.
Taekema, Sanne. 2021. “Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship.” Law and Philosophy 40: 33–66.
Tewu, Neissy, Florence Daicy Lengkong, and Joyce J. Rares. 2022. “Penataan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.” Jurnal Administrasi Publik 8: 88.
United Stated Agency International Development. 2009. Memajukan Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. Jakarta: USAID.
Yuliani, Andi. 2017. “Daya Ikat Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 14, No. 4: 430. https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.121.



