Reformasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Abstract
Pada tahun 2026 akan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengatur berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi apa saja yang terjadi dalam hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang setelah pemberlakuan KUHP Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan penelitian kepustakaan, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Reformasi hukum pidana terkait TPPU pasca pemberlakuan KUHP Baru memiliki sanksi pidana yang lebih ringan dari pada KUHP saat ini. Meskipun KUHP Baru dan KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur pidana minimum untuk TPPU, diharapkan pada praktiknya, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan cukup berat dan memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andi Lala. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (May 21, 2021): 724–37. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Kencana, 2011.
Atmasasmita, Romli. Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Kencana, 2017.
Baharuddin, Muhammad Firmansyah, and Dini Dewi Heniarti. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pengeboman Fasilitas Publik.” Bandung Conference Series: Law Studies 2, no. 2 (July 26, 2022). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2563.
Bahreisy, Budi, Ferdy Saputra, and Hidayat Hidayat. “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI LEMBAGA ADAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA LHOKSEUMAWE.” EKSEKUSI 4, no. 1 (July 26, 2022): 89. https://doi.org/10.24014/je.v4i1.17273.
Buulolo, Fitarman. “Analisis Hukum Putusan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2017/PN Kpg).” Jurnal Panah Hukum 2, no. 1 (2023): 12–23.
Handoko, Duwi. Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum). Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
———. Delik-Delik Di Luar KUHP: Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Pers Dan Pornografi Di Indonesia. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2023.
I Made, Walesa Putra. “IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL.” VYAVAHARA DUTA 17, no. 1 (April 27, 2022): 55–64. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.966.
Kiswondari. “Pimpinan DPR Anggap Lumrah UU Ciptaker Tuai Pro-Kontra.” Https://Nasional.Okezone.Com/Read/2020/10/06/337/2289507/Pimpinan-Dpr-Anggap-Lumrah-Uu-Ciptaker-Tuai-pro-Kontra, October 6, 2020.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
Manoppo, Mohamad A.S., Roy Ronny Lembong, and Berlian Manoppo. “Sanksi Pidana Atas Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Lex Privatum 10, no. 5 (2022).
Mubarok, Nafi. “Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 20, no. 2 (February 5, 2018): 223–37. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237.
Pardede, Rendra Yoki, Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, and Mahmud Mulyadi. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 143–55.
PPATK, Tim Riset dan Pengembangan. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2021.
Rahma, Ida. “Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.” MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 2 (2022): 113–26. https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311.
Rambey, Guntur. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perpajakan.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 3, no. 2 (2022): 184–92.
Samud. “Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 88–107. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275.
Sulistiyani, Ellya, and Mardiansyah. Budaya Indonesia Mendunia, Menyambut Keanggotaan FATF - Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023.
Supriadi. Mendunia, 2 Dekade Menjaga Indonesia - Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023. Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023.
Zuniarto, Heri. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Denda Bersifat Minimum Khusus Dalam Delik Narkotika.” Lex Renaissance 5, no. 2 (2020): 323–43.



