Urgensi Regulasi atas Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus: Penipuan dengan Modus Arisan Online)

Nur Fadilah Al Idrus

Abstract

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Urgensi Regulasi atas Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online. Fokus penelitian: 1).Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan modus investasi online dalam kasus arisan online? 2).Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelalu penipuan dengan modus investasi online di Negara Asing? 3).Bagaimana konsep kedepan mengenai regulasi peraturan terkait penipuan melalui media online di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian: 1).Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika dia melakukan kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online tidak hanya melalui pertanggungjawaban pidana, terdapat kasus yang diselesaikan dengan restorative justice. 2).Bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online di Negara Asing, misalnya Rumania dan Jerman ialah: berupa pidana maupun denda bergantung pada kesalahan pelaku. Regulasi mengenai penipuan onlin Dalam kedua Negara ini ada dalam regulasi hukum pidana mengenai penipuan komputer dan terdapat dalam Konvensi Dewan Eropa 23/11/2001 tentang kejahatan komputer pada Pasal 8 (Penipuan terkait komputer). 3).Konsep kedepan dan saran yang penulis tawarkan ialah melakukan pembaharuan substansi yang ada terkait dengan tindak pidana penipuan online. Urgensi mengenai tindak pidana penipuan online harus dianggap serius. Kita dapat menjadikan acuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Asing yang dalam perundang-undangannya mengkategorikan tindak pidana penipuan.

 

Kata Kunci: Penipuan Online, Pembaruan Regulasi, Pertanggungjawaban Pidana.

Keywords

Penipuan Online, Pembaruan Regulasi, Pertanggungjawaban Pidana.

Full Text:

PDF

References

Daftar Pustaka

Buku

Erdianto Effendi. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT Refika ADITAMA,

Fajar Mukti, Yulianto Achmad, (2019). Duallisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mahrus Ali. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. SinarGrafika.

Musa Darwin Pane. (2017). Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korups., Logoz Publishing.

Prof. Dr I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. & DR. I Nyoman Putu Budiartha, S,H., M. H. (2018). TEORI TEORI HUKUM. Malang: Setara Press.

Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Tolib Effendi. (2014). Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia). Setara Press.

Zainal Abidin Farid. (2014). Hukum Pidana 1, Sinar Grafika.

Jurnal

Asram Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, “Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi,” Indonesia Corruption Watch (2014): 15–200

Briean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja, “KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN” (2002).

KARINA. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru), 1–66.

Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,” Hukum Islam 15, no. 1 (2015): 46–60, https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154.

Lutfi, A. (2017). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Lutfil Ansori. Jurnal Yuridis, 4(2), 148–163.

Mirza Dwan Sanova, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP” (2019).

Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22.

Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018): 215.

Priskila Askahlia Sanggo and Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 3, no. 2 (2014): 221–230.

Program Pascasarjana, Magister Hukum, and Universitas Medan Area, “Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area 2016” (2016)

RATNA DELY SYAPUTRI, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE ( STUDI KASUS DI POLRESTA JAMBI),” Carbohydrate Polymers 6, no. 1 (2019): 5–10.

Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1), 64–80.

Sanggo, P. A., & Lukitasari, D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 3(2), 221–230.

Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. Lex Crimen, 2(4), 102–112.

Universitas Medan Area, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ARISAN ONLINE ( Studi Kasus Putusan Nomor 2272 / PID . B / 2020 / PN MDN ) SKRIPSI OLEH YOGI PRANATA NPM : 178400265 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN” (2021).

Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2), 207.

Yudik Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online,” Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016): 1–12.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk, (2021).

Wawancara

Website

Ahmad Taujan Dzul Farhan and Mahmud Hadi Riyanto, “Asas-Asas putusan hakim ,” Direktorat Jendaral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 (2020): hlm 1, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan- hakim -oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-hlm 4.

Badan Pusat Statistik, 2021, https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%20tercatat%2090,yang%20mencapai%2088%2C46%20persen.

CNN Indonesia. (2021). Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemic-covid-19-pacy-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker, Februari 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10411.

Rahman, arif. (2022). OJK: Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp 117 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4883567/ojk-kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp-117-triliun-dalam-10-tahun-terakhir

SUDUT HUKUM. (2016). TEORI RATIO DECIDENDI. https://suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html.

Sugali, “Bentuk-Bentuk putusan hakim ,” Sugalilawyer.com, last modified 2022, https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan- hakim /.

Tempo.co, 3 Model Arisan, Dari Manual Sampai Online, https://www.google.com/amp/s/gaya.tempo.co/amp/1479799/3-model-arisan-dari-manual-sampai-online

"Tilap Duit Member, Wanita di Palu Pengelola Arisan Online Dibui 3,5 Tahun" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5269475/tilap-duit-member-wanita-di-palu-pengelola-arisan-online-dibui-35-tahun.